Dalam pernyataannya, Ganda menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan profesionalisme di tubuh PDAM sebagai salah satu aset penting daerah yang berperan besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Ganda, keberadaan PDAM bukan hanya soal pelayanan publik dalam menyediakan air bersih, tetapi juga berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi daerah.
“PDAM adalah aset daerah, yang seharusnya menjadi salah satu sumber utama PAD Garut. Artinya, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bersih dari praktik-praktik politik balas budi,” tegasnya.
Ia mengaku terkejut dengan langkah bupati yang secara tiba-tiba memberhentikan tiga direksi PDAM di tengah upaya perbaikan yang sedang berjalan.
“Menurut saya, tindakan ini cukup mencengangkan, mengingat selama ini PDAM sedang berbenah untuk menjadi lebih baik. Pemberhentian direksi tentu menimbulkan tanda tanya besar, ada apa sebenarnya di balik semua ini?” kata Ganda. Jum’at malam, (09/05/2025).
Lebih jauh, ia menyoroti rencana penunjukan dua pelaksana tugas (Plt) yang akan mengisi posisi kosong tersebut, yakni Gania dan Hendro Sugianto. Menurut Ganda, nama Hendro Sugianto patut menjadi perhatian khusus karena diketahui memiliki keterkaitan politik.
“Hendro itu adalah salah satu tim sukses pasangan Syakur-Putri pada pilkada kemarin. Jika benar dia diangkat sebagai Plt, ini jelas rawan konflik kepentingan. Jangan sampai PDAM dijadikan sebagai ajang membayar utang politik,” ujarnya dengan nada serius.
Ganda pun mengingatkan agar semua pihak, terutama para akademisi yang turut berperan dalam pengambilan keputusan, tidak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan dari orang-orang di sekeliling mereka.
“Sebagai akademisi, jagalah kredibilitas diri. Jangan hanya mendengarkan para pembisik yang punya kepentingan politik sesaat. Ingat, jabatan di PDAM harus diisi oleh orang-orang yang memang profesional dan memiliki kapasitas di bidangnya, bukan karena jasa politik,” tambahnya.
Dalam penutup pernyataannya, Ganda menegaskan bahwa ke depan PDAM Tirta Intan harus benar-benar dikelola secara profesional supaya bisa memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Garut.
“Kalau PDAM diurus oleh orang yang tepat, maka bukan hanya pelayanan publik yang akan meningkat, tapi juga pemasukan PAD Garut akan semakin besar. Jangan salah kelola, karena ujung-ujungnya yang rugi adalah masyarakat Garut sendiri,” pungkasnya.
Polemik pemberhentian direksi PDAM ini diperkirakan akan terus bergulir, apalagi jika benar terjadi penunjukan pejabat baru yang dinilai memiliki keterkaitan politik.
Banyak pihak, termasuk masyarakat sipil, kini menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah daerah: apakah akan memilih jalan profesionalisme atau tetap terseret arus politik balas budi. (Eldy)
