Kali ini, dukungannya tertuju pada program perhutanan sosial yang diinisiasi oleh DPC GEMA PS (Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial), sebuah organisasi berbasis masyarakat yang bergerak di bidang pemanfaatan hutan negara secara berkelanjutan.
Program perhutanan sosial yang digagas GEMA PS bukanlah konsep baru, namun mendapatkan semangat baru berkat dukungan tokoh-tokoh daerah seperti Memo Hermawan. Dalam pertemuan bersama jajaran pengurus DPC GEMA PS di Garut, Kamis (17/07/2025), Memo menegaskan pentingnya program ini sebagai salah satu solusi konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar masyarakat desa, mulai dari kemiskinan struktural, keterbatasan lahan produktif, hingga ketahanan pangan.
Perhutanan Sosial sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan
Memo menyampaikan bahwa perhutanan sosial harus dilihat lebih dari sekadar program pelestarian hutan. Ia menekankan bahwa gerakan ini merupakan pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.
“Perhutanan sosial bukan hanya soal menanam pohon atau menjaga hutan. Ini adalah tentang bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan lahan negara secara legal dan produktif, membangun ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan kerja,” tegas Memo.
Menurutnya, potensi besar dari lahan-lahan yang belum terkelola secara optimal harus segera diakselerasi dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan didukung oleh kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat kecil.
Kolaborasi Strategis: GEMA PS dan Pemerintah Provinsi
Tak berhenti pada tataran ide dan dukungan moral, Memo Hermawan secara aktif menjembatani komunikasi antara DPC GEMA PS dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat. Ia meyakini bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sejauh mana sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat terbangun.
“Saya akan fasilitasi agar GEMA PS bisa mempresentasikan program ini langsung ke DPMD Provinsi. Ini penting agar ada pemahaman bersama di level kebijakan, sekaligus membuka peluang dukungan anggaran dan regulasi yang konkret,” ujarnya.
Langkah ini disambut positif oleh jajaran pengurus GEMA PS, yang selama ini mengakui bahwa salah satu kendala utama pelaksanaan program perhutanan sosial adalah minimnya pendampingan struktural dari pemerintah dan birokrasi yang masih terkesan berbelit.
183 Desa Nyatakan Siap Didampingi
Salah satu indikator kuat dari antusiasme terhadap program ini adalah kesiapan 183 desa di Jawa Barat yang telah menyatakan kesediaannya untuk didampingi oleh GEMA PS. Wilayah-wilayah ini sebagian besar berada di kawasan penyangga hutan negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Memo Hermawan menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, akan dilaksanakan konsolidasi besar-besaran yang melibatkan para kepala desa dari wilayah-wilayah tersebut. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk menyamakan visi, menyusun rencana kerja bersama, dan membentuk struktur koordinasi lokal yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program di tingkat desa.
“Kami akan kumpulkan para kepala desa. Kita duduk bersama, mendengarkan satu sama lain, dan mulai menyusun langkah konkrit agar program ini benar-benar hidup di desa, bukan hanya di atas kertas,” kata Memo yang juga dikenal sebagai pegiat pemberdayaan desa di wilayah Priangan Timur.
Harapan dan Dukungan Masyarakat Mengalir Deras
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat desa, mulai dari keterbatasan akses terhadap sumber daya hingga minimnya pendapatan, kehadiran GEMA PS dan dukungan dari tokoh legislatif seperti Memo Hermawan menjadi harapan baru yang disambut antusias.
Beberapa tokoh masyarakat yang hadir dalam sosialisasi program ini menyatakan bahwa pendekatan GEMA PS yang berbasis komunitas dan penuh semangat gotong royong sangat cocok dengan kultur masyarakat desa.
“Ini bukan hanya janji-janji politik. Ini langkah nyata. Rakyat butuh solusi, bukan retorika. Dan kami melihat GEMA PS hadir dengan konsep yang aplikatif dan bisa langsung dijalankan,” ujar seorang tokoh masyarakat dari Garut Selatan.
Mereka berharap program ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mampu menjadi gerakan sosial yang terus tumbuh dan menjawab kebutuhan desa secara nyata dan berkelanjutan.
Menuju Kedaulatan Desa dan Ketahanan Pangan Nasional
Dengan semakin masifnya gerakan ini, banyak pihak menilai bahwa perhutanan sosial bisa menjadi fondasi dalam membangun kedaulatan desa, terutama dalam sektor pangan dan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki akses legal terhadap lahan dan mampu mengelolanya secara produktif, maka ketergantungan terhadap pasar luar dapat dikurangi.
Memo Hermawan menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, ia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan rakyat kecil tidak tenggelam dalam kebijakan-kebijakan makro yang elitis.
“Kita bicara soal masa depan desa. Soal ketahanan pangan, soal generasi muda desa yang punya pekerjaan, dan soal bagaimana kita menjaga alam sambil tetap bisa hidup dari sana. Ini bukan impian, tapi kerja nyata yang harus dimulai hari ini,” tutup Memo dengan penuh keyakinan.
Dengan dukungan legislatif yang kuat, sinergi organisasi masyarakat, dan semangat kolektif dari para kepala desa serta warga, program perhutanan sosial bersama GEMA PS ini berpotensi menjadi salah satu gerakan besar yang mampu mengubah wajah pembangunan desa di Jawa Barat.
Gerakan ini bukan hanya bicara tentang hutan dan lahan, melainkan tentang keadilan ekonomi, kedaulatan pangan, dan masa depan Indonesia dari akar rumputnya sendiri. (Red)
