Hal ini tampak nyata dalam gelaran Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial” yang diselenggarakan selama dua hari, 19–20 Juni 2025, di Ruang Rapat Bank BJB Garut.
Kegiatan ini digagas oleh Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Kabupaten Garut, organisasi akar rumput yang kini makin menunjukkan eksistensinya dalam memperjuangkan hak desa atas kawasan hutan.
Desa Tidak Lagi Ditinggalkan
Salah satu pernyataan paling menggugah datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dede Kusdinar, S.E., yang menyebut bahwa perjuangan GEMA PS telah mengubah wajah pengelolaan hutan di Indonesia.
“Hari ini kita menyaksikan bahwa desa bukan lagi sekadar penonton, tapi telah menjadi pemilik sah atas ruang hidup mereka, termasuk hutan,” ujar politisi Fraksi Gerindra pada. Jum’at malam, (20/06/2025)
Menurut Dede, selama puluhan tahun hutan dikuasai oleh segelintir pihak, utamanya korporasi besar, tanpa melibatkan masyarakat desa yang sebenarnya hidup berdampingan dengan hutan. Namun kini, melalui skema Perhutanan Sosial, khususnya Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), desa memiliki akses legal dan diakui negara untuk mengelola hutan secara produktif dan lestari.
“Ini bukan hanya soal akses, tapi soal martabat. Desa harus berdaulat atas ruang hidupnya sendiri,” tegasnya.
Ilmu, Bukan Belas Kasihan
Yang membedakan forum ini dari diskusi-diskusi biasa adalah kehadiran para tokoh nasional bidang kehutanan yang hadir bukan sekadar memberi izin, tetapi membagikan ilmu dan pengalaman. Nama-nama seperti:
Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. – Guru Besar Kehutanan dan Mantan Dirjen Perhutanan Sosial,
Rozikin – Ketua Umum GEMA PS Nasional,
Acep Sholihudin – Ketua DPW GEMA PS Jabar-Banten,
turut memberikan pandangan dan arahan langsung kepada para kepala desa dan pegiat perhutanan sosial.
“Desa tidak butuh belas kasihan, yang dibutuhkan adalah ilmu dan keberpihakan. Dan hari ini, itu semua hadir,” ucap Dede Kusdinar sambil menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat siap mengawal regulasi yang berpihak pada desa.
183 Desa Bergerak Bersama
Di bawah kepemimpinan Ganda Permana, S.H., GEMA PS Garut telah berhasil mengorganisir 183 desa dari berbagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara. GEMA PS menjadi ruang konsolidasi desa-desa agar bisa mengelola hutan tidak hanya secara legal, tetapi juga dengan kesadaran ekologis dan visi ekonomi berkelanjutan.
“Paradigma lama yang menyebut hutan hanya bisa dikelola negara atau korporasi besar sudah runtuh. Desa bisa dan telah membuktikannya,” tegas Ganda dalam sesi diskusi.
Advokasi Hukum Jadi Pilar
FGD ini juga dikuatkan oleh kehadiran Dadan N. Ibrahim, S.H., seorang advokat dan pemerhati kebijakan publik, yang menyatakan kesiapan untuk mendampingi desa dari sisi hukum.
“Jangan sampai perjuangan desa berhenti hanya karena kalah di atas meja. Kami akan bantu siapkan dokumen hukum, resume regulasi, dan pendampingan agar desa tak tertinggal dalam hal legalitas,” ujar Dadan.
Desa Tulis Ulang Sejarah Kehutanan
FGD ini bukan hanya forum diskusi, tetapi menjadi simbol bahwa arah pengelolaan hutan di Indonesia mulai bergeser. Perubahan kini digerakkan dari akar rumput, oleh desa-desa yang tak lagi ingin dimarjinalkan dari ruang hidupnya sendiri.
“Ini bukan sekadar mimpi. Ini sudah dimulai. Hutan tak lagi dimonopoli elite. Desa hari ini sedang menulis ulang sejarah kehutanan Indonesia,” tutup Dede Kusdinar.
Dengan gerakan seperti yang ditunjukkan oleh GEMA PS Garut, masa depan kehutanan Indonesia tampaknya akan lebih partisipatif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat yang paling dekat dengan hutan itu sendiri: desa. (DIX)
