Garut,Nusaharianmedia.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola Perhutanan Sosial yang transparan dan berkeadilan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Kabupaten Garut yang dipimpin Ganda Permana, SH, melakukan monitoring lapangan di kawasan Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut , Jawa Barat. Rabu (09/07/2025).
Adapun fokus utama kegiatan ini adalah meninjau kejelasan batas kelola dan pemetaan kelompok masyarakat yang tergabung dalam skema Perhutanan Sosial, khususnya di area yang berkembang menjadi zona Edu Wisata.
Kawasan Edu Wisata Pananjung kini menjadi contoh nyata kolaborasi antara konservasi lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, dan edukasi berbasis alam. Untuk memastikan pengelolaannya berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, DPC Gema PS Garut turun langsung melakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan peta spasial dengan kondisi di lapangan.
Validasi Lapangan: Cegah Konflik, Perkuat Kepastian
Ganda Permana menegaskan bahwa kunjungan ini penting untuk menegaskan batas kelola kelompok masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial.
“Kami ingin memastikan apakah pengelolaan kawasan sudah sesuai dengan izin yang diberikan, baik dari segi luasan maupun kontribusinya terhadap pengembangan Edu Wisata. Ini penting agar tidak muncul konflik kepemilikan atau tumpang tindih klaim,” ujar Ganda.
Didampingi tokoh masyarakat dan pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) setempat, tim Gema PS menyusuri beberapa titik strategis, menyerap informasi, dan mendengar langsung dinamika pengelolaan dari para pelaku di lapangan.
Edu Wisata dan Perhutanan Sosial: Dua Sayap Pemberdayaan
Dalam keterangannya, Ganda menekankan pentingnya membangun sinergi antara penguatan kelembagaan kelompok tani dengan pemanfaatan potensi ekonomi, termasuk pariwisata edukatif.
“Jika kita bisa kelola ini secara terpadu, Pananjung bisa menjadi model nasional Perhutanan Sosial berbasis wisata dan edukasi lingkungan,” tuturnya.
Ia juga menyebutkan bahwa keterlibatan multipihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga kementerian menjadi kunci sukses program ini. Karena itu, monitoring dan evaluasi akan menjadi kegiatan rutin guna memastikan konsistensi program dan mencegah deviasi.
Peran Gema PS: Mitra Kritis dan Kolaboratif
Sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi dan pendampingan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, Gema PS Garut berkomitmen untuk hadir secara aktif dan konstruktif.
“Kami bukan hanya mengawasi, tapi juga menjembatani komunikasi antar kelompok, menguatkan kapasitas mereka, serta membuka ruang dialog agar semua pihak merasa dilibatkan,” terang Ganda.
Dalam rangkaian monitoring ini, digelar pula diskusi terbuka bersama warga dan pengurus KTH. Sejumlah aspirasi dan tantangan disampaikan, mulai dari persoalan administratif hingga ide pengembangan wisata berbasis budaya lokal dan lingkungan.
Langkah Lanjut: Laporan dan Rekomendasi ke KLHK
Sebagai tindak lanjut, DPC Gema PS Garut akan menyusun laporan evaluasi lapangan dan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Laporan ini akan memuat catatan kritis soal batas kelola, kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok, dan langkah pengembangan zona wisata konservatif yang inklusif.
Warga Desa Pasawahan mengapresiasi kehadiran langsung Gema PS di lapangan. Bagi mereka, kunjungan ini bukan hanya bentuk pengawasan, tapi juga wujud nyata kepedulian terhadap keberlangsungan program Perhutanan Sosial.
Mereka berharap, kawasan Edu Wisata Pananjung ke depan dapat menjadi salah satu destinasi unggulan Kabupaten Garut yang memadukan keindahan alam, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. (DIX)