Berikut versi narasi berita lengkap dan rapi dari teks yang Anda tulis — sudah disusun dalam format jurnalistik profesional agar bisa langsung digunakan untuk publikasi media:
—
Nusaharianmedia.com — Warga Desa Sindangsuka, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, menggelar musyawarah terbuka bersama pihak manajemen PT. Ultimate Noble Indonesia (PT. UNI) di Aula Desa Sindangsuka, Kamis (23/10/2025).
Pertemuan ini diinisiasi oleh masyarakat sebagai bentuk aspirasi untuk mendapatkan kejelasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua MUI, Ketua BPD, perwakilan BUMDes, serta ratusan warga yang ingin menyampaikan langsung keluhan dan harapan mereka kepada pihak perusahaan.
Masalah Pengangguran dan Rekrutmen Lokal
Dalam sambutannya, Ikhwan, Ketua BUMDes Desa Sindangsuka, menyampaikan keresahan warga yang hingga kini merasa sulit untuk diterima bekerja di pabrik tersebut, padahal lokasi pabrik berada di wilayah mereka sendiri.
“Kami tidak ingin ada pengangguran di desa kami, Pak. Justru kami memperjuangkan agar masyarakat Desa Sindangsuka bisa bekerja di lingkungan pabrik yang berdiri di sini,” tegas Ikhwan.
Menurut data warga, dari sekitar 2.000 pekerja yang kini dipekerjakan oleh PT. UNI, hanya sebagian kecil yang berasal dari Desa Sindangsuka. Padahal, kebutuhan tenaga kerja perusahaan disebut bisa mencapai 10.000 orang.
“Yang bekerja dari desa kami sangat minim. Padahal banyak anak-anak muda yang masih menganggur dan berharap bisa bekerja di sana,” ungkap salah satu perwakilan warga.
Sorotan terhadap Fasilitas Ibadah dan Lingkungan
Selain isu ketenagakerjaan, Ikhwan juga menyoroti belum tersedianya tempat ibadah di dalam kawasan pabrik, padahal seluruh masyarakat Desa Sindangsuka beragama Islam.
“Masyarakat kami muslim, Pak. Di dalam pabrik belum ada masjid. Kami menuntut agar ada tempat ibadah yang layak untuk karyawan dan warga sekitar,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan warga RW 11 Kampung Cibogo menyampaikan keluhan terkait dampak lingkungan dan potensi longsor di sekitar area industri.
“Sampai sekarang belum ada langkah dari pihak pabrik untuk mencegah longsor, padahal itu sangat membahayakan warga,” ujarnya.
Warga juga mengeluhkan kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat.
“Anak saya mengidap asma, dan asap dari pabrik sangat mengganggu. Tapi saya bingung harus menyampaikan ke siapa, karena tidak ada nomor kontak atau perwakilan resmi dari pihak pabrik,” tutur salah seorang warga.
Enam Tuntutan Utama Warga
Dalam forum musyawarah tersebut, masyarakat Desa Sindangsuka menyampaikan enam tuntutan utama kepada pihak PT. UNI, yakni:
1. Dibukanya kerja sama untuk penerimaan karyawan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Desa Sindangsuka.
2. Diberikannya kesempatan kerja bagi lulusan SD dan SMP yang memiliki keterampilan (skill).
3. Pelaksanaan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
4. Penyediaan tempat ibadah yang layak di lingkungan pabrik.
5. Pembentukan kerja sama ekonomi jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat desa.
6. Peningkatan perhatian terhadap dampak lingkungan hidup akibat aktivitas industri.
Harapan Warga untuk Tindak Lanjut Nyata
Warga berharap agar hasil pertemuan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, melainkan benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.
“Kami ingin pertemuan ini menghasilkan realisasi nyata. Jangan sampai hanya sekadar disampaikan, tapi tidak ada keputusan yang bisa dijalankan,” tegas salah satu warga.
Masyarakat juga meminta agar perusahaan menyediakan jalur komunikasi yang jelas, seperti nomor hotline atau kontak perwakilan resmi yang bisa dihubungi kapan pun.
“Jika ada hal yang perlu ditindaklanjuti, kami siap untuk berkoordinasi kembali,” ujar perwakilan warga di akhir pertemuan.
Musyawarah ini menjadi wujud nyata komitmen masyarakat Desa Sindangsuka dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan warganya, sekaligus mengupayakan sinergi positif antara dunia industri dan masyarakat lokal.
Warga pun bertekad untuk terus memperjuangkan aspirasi mereka agar pihak PT. UNI membuka ruang dialog yang terbuka serta menghadirkan solusi nyata dalam aspek ketenagakerjaan, sosial, dan keagamaan. (Hilman)