Isak Tangis di Depan Sekolah Terkunci: Pemkab Garut Dinilai Abai, Pendidikan YBHM Jadi Korban Sengketa Wakaf

- Jurnalis

Senin, 12 Januari 2026 - 11:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Nusaharianmedia.com 12 Januari 2026 – Isak tangis pecah di depan gerbang sekolah Yayasan Baitul Hikmah Al-Ma’muni (YBHM), Kabupaten Garut. Puluhan siswa dan guru hanya bisa berdiri terpaku, tak kuasa menahan emosi setelah mendapati gerbang sekolah mereka terkunci pada hari pertama masuk sekolah. Akibatnya, proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tak dapat dilaksanakan.

 

Kondisi memprihatinkan tersebut memicu kemarahan berbagai elemen masyarakat. Puluhan organisasi yang tergabung dalam Aksi Bela Wakaf menggelar unjuk rasa di depan kompleks sekolah YBHM sebagai bentuk solidaritas untuk menyelamatkan tanah wakaf yang masih dilanda sengketa, sekaligus membela hak pendidikan ratusan siswa yang menjadi korban langsung konflik berkepanjangan itu.

Tak hanya siswa, para guru pun turut terdampak. Mereka tidak dapat memasuki lingkungan sekolah untuk menjalankan tugas mendidik. Pemandangan siswa menangis dan guru kebingungan di depan gerbang yang digembok menjadi simbol nyata kegagalan penyelesaian sengketa yang seharusnya tidak menyeret dunia pendidikan.

 

Aksi ini dipicu oleh penggembokan gerbang sekolah akibat sengketa tanah wakaf YBHM yang hingga kini tak kunjung menemukan titik terang. Situasi tersebut memantik kemarahan massa aksi, termasuk dari DTK Persada 212 Kabupaten Garut, karena hak dasar anak-anak untuk memperoleh pendidikan justru terampas oleh konflik yang dibiarkan berlarut-larut.

Baca Juga :  Dadan N. Ibrahim,SH. Serukan Kajian Menyeluruh Aktivitas Pertambangan di Garut: "Keadilan Sosial dan Ekologis Harus Jalan Bersama"

 

Sebagai bentuk protes keras, massa aksi sempat melakukan blokade jalan raya di sekitar lokasi sekolah. Tindakan itu disebut sebagai luapan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kabupaten Garut yang dinilai lalai dan abai dalam menjalankan tanggung jawabnya di sektor pendidikan.

 

Massa menegaskan bahwa sengketa tanah wakaf YBHM bukan persoalan baru. Konflik tersebut telah berlangsung lama, namun hingga kini Pemkab Garut dinilai tidak menunjukkan langkah tegas, konkret, dan menyeluruh untuk menyelesaikannya. Akibat pembiaran tersebut, dunia pendidikan kembali menjadi korban, dan anak-anak sekolah harus menanggung dampak paling menyakitkan.

 

Ketua DTK Persada 212 Kabupaten Garut secara tegas mempertanyakan sikap Bupati Garut dan Dinas Pendidikan yang dinilai bungkam serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada siswa dan tenaga pendidik YBHM. Ia menegaskan bahwa amanat Undang-Undang Dasar jelas menyebutkan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, namun realitas di Garut justru menunjukkan kegagalan negara melindungi hak pendidikan warganya.

Baca Juga :  Golkar Jabar Gelar Pendidikan Politik Berbasis Data, Perkuat Dukungan Asta Cita dan Target Kemenangan 2029

 

“Di mana peran pemerintah? Di mana Dinas Pendidikan? Anak-anak di hari pertama sekolah justru dihadapkan pada gerbang terkunci akibat sengketa tanah wakaf. Ini tamparan keras bagi dunia pendidikan dan bagi Pemkab Garut,” tegasnya di hadapan massa aksi.

 

Lebih lanjut, massa aksi menyatakan bahwa apabila Pemerintah Kabupaten Garut tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, maka campur tangan pemerintah pusat harus segera dilakukan. Mereka secara terbuka memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan menyelamatkan para pendidik dan pelajar YBHM.

 

Tak hanya itu, massa juga mendesak Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), agar segera turun langsung ke Garut untuk membereskan polemik sengketa wakaf YBHM dan memastikan hak pendidikan siswa-siswi dapat kembali terpenuhi.

 

“Selamatkan YBHM, selamatkan anak-anak kami, selamatkan generasi penerus bangsa,” seru massa aksi dengan lantang.

Berita Terkait

Efisiensi Sekadar Slogan, Perjalanan Dinas Pejabat Mengabaikan Krisis Pendidikan
Pabrik Ciomy Berdiri di Lahan Sawah, Warga Mekargalih Desak Pemerintah Bertindak
Perizinan Kacau, Ritel Modern Tumbuh di Atas Jeritan Pedagang Kecil yang Diabaikan: Pemkab Garut Dinilai Tutup Mata
Menolak Lupa Tragedi Pesta Rakyat Garut: Tiga Nyawa Melayang, Tujuh Bulan Tanpa Kepastian Hukum
Gebyar Mandraguna Grow Indonesia, Letkol Inf Sihono Tekankan Pertanian sebagai Kekuatan Bangsa
Menjaga Amanat Reformasi, GMNI Garut Tolak Pilkada Tidak Langsung
Gebyar Eksklusif Mandraguna Grow Indonesia, Komitmen Dorong Pertanian Berkelanjutan
HUT ke-53 PDI Perjuangan di Garut: Doa Bersama, Potong Tumpeng, dan Penegasan Arah Politik Penyeimbang
Berita ini 83 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 20:21 WIB

Efisiensi Sekadar Slogan, Perjalanan Dinas Pejabat Mengabaikan Krisis Pendidikan

Jumat, 16 Januari 2026 - 14:53 WIB

Pabrik Ciomy Berdiri di Lahan Sawah, Warga Mekargalih Desak Pemerintah Bertindak

Jumat, 16 Januari 2026 - 14:08 WIB

Perizinan Kacau, Ritel Modern Tumbuh di Atas Jeritan Pedagang Kecil yang Diabaikan: Pemkab Garut Dinilai Tutup Mata

Jumat, 16 Januari 2026 - 05:21 WIB

Menolak Lupa Tragedi Pesta Rakyat Garut: Tiga Nyawa Melayang, Tujuh Bulan Tanpa Kepastian Hukum

Kamis, 15 Januari 2026 - 22:52 WIB

Gebyar Mandraguna Grow Indonesia, Letkol Inf Sihono Tekankan Pertanian sebagai Kekuatan Bangsa

Berita Terbaru