Pendidikan di Ujung Tanduk: Bangunan MTS Al-Barkah Ambruk Setelah Lama Diabaikan Pemerintah

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 9 November 2025 - 12:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Nusaharianmedia.com 09 November 2025 — Ambruknya bangunan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Barkah Pakenjeng pada Sabtu (8/11) sore menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Garut, khususnya bagi instansi terkait di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 17.00 WIB akibat hujan deras disertai angin kencang, yang membuat dua ruang kelas roboh hingga rata dengan tanah.

 

Menurut pihak sekolah, Dr. Deden Suparman, S.Ag., M.A., bangunan tersebut sudah lama mengalami kerusakan parah dan telah diajukan untuk renovasi sejak berbulan-bulan lalu. Namun, meski berbagai laporan dan permohonan resmi sudah dilayangkan, tidak pernah ada tanggapan maupun keputusan nyata dari pihak terkait.

“Kami sudah mengajukan rehabilitasi berat sejak beberapa bulan lalu. Kami juga sudah menginformasikan langsung kepada pihak KASI. Tapi hingga sekarang, belum ada jawaban apa pun. Dan kini yang kami khawatirkan benar-benar terjadi,” ungkap Dr. Deden dengan nada kecewa dan penuh penyesalan.

Baca Juga :  Wat Yanto : Perjuangan Tak Kenal Lelah, Dari Sopir Hingga Jualan Kopi

 

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena ruang kelas yang roboh sudah lebih dulu dikosongkan akibat kekhawatiran akan keselamatan siswa. Namun, kerugian besar tetap dialami pihak sekolah karena ruang tersebut merupakan fasilitas utama untuk proses belajar mengajar.

 

Ambruknya bangunan MTS Al-Barkah bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan bukti nyata kelalaian pemerintah dalam menangani dunia pendidikan di pelosok. Ketika berbagai proposal perbaikan hanya menjadi tumpukan kertas di meja birokrasi, yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa yang haus ilmu tetapi diabaikan oleh sistem yang lamban dan tak peduli.

 

“Ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi instansi terkait, terutama Kemenag. Jangan menunggu bangunan ambruk dulu baru turun tangan. Pendidikan di pelosok juga butuh perhatian dan aksi nyata, bukan sekadar janji atau alasan klasik soal anggaran!” tegas Dr Deden

 

Masyarakat pun menuntut tanggung jawab moral dan tindakan nyata dari pemerintah. Mereka meminta Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Garut segera turun ke lapangan, melakukan investigasi menyeluruh, dan merealisasikan rehabilitasi total agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan layak.

Baca Juga :  Komunitas UMKM Rumah Kami Garut, Perkuat Konsolidasi dan Digitalisasi Jelang Ramadhan 1446 H

 

“Kami tidak ingin janji-janji kosong lagi. Pemerintah harus hadir, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. Jangan biarkan pendidikan di desa-desa terus dibiarkan runtuh bersama bangunannya,” tambah warga dengan suara tegas.

 

 

Kini, pihak sekolah berharap penuh pada perhatian serius dari Kemenag dan Pemkab Garut agar peristiwa serupa tidak terulang. Harapan besar disampaikan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan bagi anak-anak bangsa.

 

“Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Anak-anak kami berhak belajar di tempat yang aman dan layak. Jika pemerintah terus diam, maka runtuhnya pendidikan di pelosok tinggal menunggu waktu,” tutup Dr. Deden dengan nada tajam.

(Hil)

 

 

 

Berita Terkait

Regenerasi Golkar Jabar Daniel Mutaqien Syafiuddin Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar Jabar, Momentum Kebangkitan Kader Muda
Pembina DKKG, H. Rudi Gunawan, S.H., M.H., M.P., Tekankan Penguatan Peran Budayawan dan Regulasi Kebudayaan
Cacan Cahyadi SH: Kepatuhan pada AD/ART Kunci Penguatan PPP Jelang Muscab Garut
Dirut PDAM Garut Dadan Hidayatulloh Buka Suara soal Kenaikan Biaya Admin, Siapkan Evaluasi Menyeluruh
HMI Garut Soroti Polemik Pernyataan Wakil Bupati: “Garut Butuh Kepemimpinan Selaras, Bukan Dualisme Di puncak Kekuasaan”
Jelang Purna Tugas, Sekda Garut Nurdin Yana Tegaskan Seleksi Terbuka Jabatan Sekda Digelar Juli 2026
Paripurna DPRD Garut Bahas LKPJ 2025, Ketua DPRD Tegaskan Evaluasi Kinerja Pemda dan Bentuk Pansus
MUSKERCAB I PCNU Garut Perkuat Konsolidasi, H. Aceng Malki Dorong Harlah NU 2026 Berdampak Sosial
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 20:07 WIB

Regenerasi Golkar Jabar Daniel Mutaqien Syafiuddin Terpilih Jadi Ketua DPD Golkar Jabar, Momentum Kebangkitan Kader Muda

Kamis, 2 April 2026 - 19:29 WIB

Pembina DKKG, H. Rudi Gunawan, S.H., M.H., M.P., Tekankan Penguatan Peran Budayawan dan Regulasi Kebudayaan

Selasa, 31 Maret 2026 - 21:49 WIB

Cacan Cahyadi SH: Kepatuhan pada AD/ART Kunci Penguatan PPP Jelang Muscab Garut

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:34 WIB

Dirut PDAM Garut Dadan Hidayatulloh Buka Suara soal Kenaikan Biaya Admin, Siapkan Evaluasi Menyeluruh

Senin, 30 Maret 2026 - 23:40 WIB

HMI Garut Soroti Polemik Pernyataan Wakil Bupati: “Garut Butuh Kepemimpinan Selaras, Bukan Dualisme Di puncak Kekuasaan”

Berita Terbaru