Nusaharianmedia.com 15 februari 2026 — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Ahab Sihabudin, S.H.I., menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di GOR Al Khoiriyah, Garut. Kegiatan ini dihadiri tokoh masyarakat, unsur pemuda, serta jajaran pengurus PKS.
Dalam pemaparannya, Ahab menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan, khususnya dalam penggunaan dan pengawasan anggaran daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab.
“Pengawasan bukan hanya tugas legislatif, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar setiap program dan anggaran benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD menjadi instrumen strategis untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku. Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2026.
Soroti Kualitas Infrastruktur
Selain itu, Ahab turut menyoroti prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini difokuskan pada pembenahan infrastruktur. Program tersebut mencakup perbaikan jalan provinsi, penerangan jalan umum (PJU), hingga fasilitas pendidikan, dan direncanakan berlangsung hingga 2026.
“Provinsi Jawa Barat sedang fokus pada pembenahan infrastruktur, baik jalan, penerangan, maupun sekolah. Insya Allah kebijakan ini berjalan sampai 2026. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan penguatan infrastruktur tingkat desa, termasuk pembangunan jalan dan PJU,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengaku menerima sejumlah laporan masyarakat terkait kondisi jalan provinsi yang baru beberapa bulan diperbaiki tetapi kembali mengalami kerusakan. Hal tersebut dinilai menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
“Kita melihat ada jalan provinsi yang baru dibetulkan beberapa bulan, tetapi sudah harus diperbaiki lagi. Ini tentu menjadi pertanyaan sejauh mana pengawasannya,” katanya.
Ahab menegaskan pihaknya telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak eksekutif, khususnya terkait kualitas pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dari pihak ketiga yang profesional serta penerapan sistem lelang yang transparan dan selektif.
“Jangan sampai penawaran yang terlalu rendah diterima, padahal kontraktornya tidak memiliki kemampuan yang memadai. Pengawasan dari pihak ketiga harus benar-benar berjalan,” tegasnya.
Terkait isu proyek jalan provinsi yang diduga dikerjakan oleh pemborong tertentu secara berulang, Ahab menyatakan belum dapat menyimpulkan kebenaran informasi tersebut karena masih memerlukan data yang jelas mengenai paket pekerjaan dan pelaksanaannya. Ia memastikan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
“Kita belum bisa menyimpulkan karena perlu data yang jelas. Ke depan, saat koordinasi dengan dinas, hal ini akan kita dalami,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, ia menyatakan akan memberikan penekanan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam kebijakan pemilihan kontraktor melalui sistem lelang yang lebih akuntabel dan selektif.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Ahab berharap pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengawasan pemerintahan semakin meningkat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara wakil rakyat dan konstituen guna memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Hil)
