Nusaharianmedia.com 18 Maret 2026 – Ketua Umum Paguyuban Asgar Nusantara Ngahiji, Haji Hendi, SH, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemanfaatan Lapang Paris (Teras Cimanuk) di Kabupaten Garut yang dijadikan lokasi pembangunan hotel berbentuk kontainer oleh pihak ketiga.
Ia menilai, keputusan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi lingkungan, mengingat kawasan itu dikenal sebagai daerah rawan banjir.
“Ini keputusan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat. Kawasan rawan banjir justru dijadikan penginapan, ini logikanya di mana?” tegas Haji Hendi.
Menurutnya, alih fungsi lahan menjadi hotel bukan hanya berisiko terhadap keselamatan, tetapi juga mengabaikan potensi besar kawasan tersebut sebagai ruang publik yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Haji Hendi pun mendorong agar Lapang Paris dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai ruang terbuka publik, sekaligus dikembangkan menjadi pusat edukasi kebencanaan. Ia mengusulkan pembangunan taman cerdas rakyat atau perpustakaan alam sebagai sarana literasi dan mitigasi bencana.
“Daripada dipaksakan untuk kepentingan bisnis jangka pendek, lebih baik dimanfaatkan untuk edukasi publik. Ini soal keselamatan, bukan sekadar soal usaha pihak tertentu yang belum tentu memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti arah kebijakan pemerintah sebelumnya yang dinilai terlalu berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keselamatan warga.
“Jangan sampai demi PAD yang belum jelas, kita mengorbankan keselamatan warga. Kalau terjadi banjir, siapa yang bertanggung jawab?” katanya.
Sebagai alternatif, Haji Hendi mengusulkan pengembangan konsep wisata edukatif, seperti miniatur Garut yang mencerminkan kekayaan budaya dan alam daerah, namun tetap mengedepankan aspek mitigasi bencana.
Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pembangunan tersebut dan melakukan kajian ulang secara transparan dengan melibatkan partisipasi publik.
“Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan justru mengambil kebijakan yang berpotensi membahayakan,” pungkasnya.
