Garut,Nusaharianmedia.com – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PDAM Garut oleh DPRD menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik, Ahirudin Yunus, menilai bahwa langkah ini sarat kepentingan politik dan cenderung tidak memiliki dasar yang kuat.
Menurut Ahirudin, Pansus seharusnya dibentuk berdasarkan urgensi dan kepentingan masyarakat, bukan karena ambisi segelintir pihak. Ia mempertanyakan motif di balik upaya Komisi 1 DPRD yang mengusulkan pembentukan Pansus tanpa melibatkan Komisi 3, yang seharusnya menjadi mitra kerja PDAM.
“Jika memang ada persoalan di tubuh PDAM, mekanisme pengawasan bisa dilakukan melalui komisi yang berwenang tanpa harus membentuk Pansus yang justru menimbulkan kegaduhan politik,” ujar Ahirudin, Jumat (14/02/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PDAM Garut berada dalam kondisi sehat dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lebih dari lima tahun berturut-turut dari akuntan publik yang terdaftar di BPK RI.
“Jika PDAM telah memenuhi standar akuntabilitas dan mampu mencetak laba, lalu apa dasar yang membuat Pansus ini begitu dipaksakan?” tambahnya.
Ahirudin juga menyoroti isu politisasi yang menyasar PDAM, termasuk tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam keterlibatannya mendukung Liga 3 Nasional. Padahal, menurutnya, Kejaksaan telah menegaskan bahwa tidak ada unsur pelanggaran hukum dalam hal tersebut.
Ia berharap DPRD Garut lebih fokus pada kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti mendorong penyertaan modal untuk pengembangan sumber mata air Cihaneut dan Cibolerang.
“Jangan sampai polemik ini justru menghambat PDAM dalam meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pengawasan itu perlu, tapi harus objektif dan tidak bernuansa kepentingan politik jangka pendek,” tegasnya.
Ahirudin pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan rasionalitas dalam mengambil keputusan terkait PDAM Garut. Baginya, perusahaan daerah ini merupakan aset penting yang harus dijaga, bukan malah dijadikan alat tarik-menarik kepentingan politik. (Eldy)
