Nusaharianmedia.com — Dewan Tanfidzi Kabupaten (DTK) Persada 212 Garut kembali menyuarakan kritik keras atas diterbitkannya Keputusan Bupati (SK) Garut mengenai penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg subsidi menjadi Rp18.500,- di tingkat pangkalan. Sikap Bupati Garut yang enggan merespon permohonan audiensi resmi dinilai memperkuat dugaan bahwa kebijakan ini syarat akan kompromi politik-ekonomi dengan pengusaha penyalur gas, ketimbang melindungi daya beli masyarakat miskin.
DTK Persada 212 Garut menyoroti bahwa kenaikan harga gas bersubsidi yang berdampak luas pada warga kurang mampu dan pelaku UMKM ini ditengarai lahir bukan dari kebutuhan objektif masyarakat, melainkan akibat desakan intensif dari asosiasi pengusaha dan penyalur (agen/pangkalan).
”Sikap acuh Pemkab Garut terhadap permohonan dialog resmi menjadi pertanda buruk bagi transparansi publik. Sangat beralasan jika masyarakat menduga bahwa penetapan SK ini merupakan bentuk akomodasi sepihak atas tekanan pengusaha untuk mengamankan margin keuntungan mereka, tanpa mau membeberkan pertimbangan yang objektif dan rasional kepada publik,” tegas Ceng Aam, Ketua Umum DTK Persada 212 Garut.
Penetapan HET baru ditengarai hanya mengakomodasi tuntutan kenaikan margin operasional agen dan pangkalan, sementara beban lonjakan biaya dipindahkan sepenuhnya ke pundak rakyat kecil. Disamping itu, Pemkab Garut hingga kini tidak pernah mempublikasikan naskah akademik, studi dampak sosio-ekonomi, maupun perhitungan komponen biaya angkut yang menjadi rujukan kenaikan harga tersebut.
Menanggapi buntu jalur komunikasi formal ini, DTK Persada 212 Garut mengonsolidasikan massa dan mengonfirmasi akan menggelar Aksi Unjuk Rasa Damai di Depan Kantor Bupati Garut dalam waktu dekat untuk menuntut pembatalan atau peninjauan ulang SK HET LPG 3 kg tersebut.
