Nusaharianmedia.com 28/08/2025 -Kabar defisit keuangan RSU dr. Slamet Garut hingga mencapai angka fantastis Rp30 miliar membuat publik terperanjat. Rumah sakit terbesar dan menjadi rujukan utama masyarakat Garut itu kini berada di tepi jurang krisis, bahkan pelayanan kesehatan terancam kolaps. Pertanyaan mendasar pun mencuat: bagaimana mungkin sebuah institusi vital, yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bisa terjerumus dalam situasi akut seperti ini? Apakah sekadar persoalan teknis keuangan, atau ada yang lebih mendasar—yaitu gagalnya tata kelola dan lemahnya kendali politik anggaran?
Galih F. Qurbany, Pengamat Kebijakan Strategis dari PAKIS, menilai krisis RSU dr. Slamet ini bukanlah sekadar problem angka-angka di neraca keuangan. “Ini adalah buah dari tata kelola yang lemah, manajemen yang abai, dan politik anggaran daerah yang setengah hati. Defisit Rp30 miliar bukan muncul tiba-tiba. Itu akumulasi dari cara keliru dalam mengelola institusi kesehatan publik,” tegasnya.
Menurut Galih, RSU dr. Slamet seharusnya dikelola dengan prinsip korporasi publik—efisien, transparan, dan berorientasi pada layanan—bukan sekadar sebagai kantor birokrasi medis yang disandera rutinitas administratif. BLUD memungkinkan fleksibilitas keuangan, tapi keleluasaan itu sering berubah menjadi celah penyalahgunaan jika tidak disertai disiplin tata kelola. “Kalau manajemen keuangan tidak dikawal, jika belanja non-esensial dibiarkan liar, maka defisit hanyalah soal waktu. Dan hari ini, waktu itu sudah tiba,” katanya.
Namun, Galih menegaskan bahwa tanggung jawab terbesar justru berada di tangan Bupati sebagai pemilik kendali politik anggaran sekaligus pengendali utama BLUD. “Bupati tidak bisa hanya berdiri di pinggir arena. Ia harus masuk gelanggang, ambil alih kendali, dan tunjukkan bahwa penyelamatan RSU dr. Slamet adalah prioritas nomor satu. Karena ini bukan soal proyek, tapi soal nyawa,” ucapnya.
Bagi Galih, inilah saatnya Bupati menunjukkan keberpihakan nyata. Ia menyarankan Bupati segera mendeklarasikan status darurat layanan kesehatan agar pergeseran APBD bisa segera diarahkan ke RSU. “Potong saja anggaran seremonial, kegiatan seremoni birokrasi, dan belanja non-urgent. Alihkan ke RSU. Itu akan jadi sinyal kuat bahwa pemerintah lebih memilih nyawa rakyat ketimbang pesta anggaran,” papar Galih.
Ia juga menekankan perlunya Satgas Keuangan RSU dr. Slamet, melibatkan BPKAD, Inspektorat, dan manajemen rumah sakit. Satgas ini harus diberi mandat jelas selama 90 hari: mengaudit arus kas harian, membekukan belanja non-esensial, dan memastikan ketersediaan obat serta pelayanan pasien. “Bupati bisa buat mekanisme lockbox, artinya setiap dana masuk harus lebih dulu dialokasikan untuk kebutuhan vital, baru sisanya untuk hal lain,” sarannya.
Di sisi eksternal, koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan juga mutlak dilakukan. “Garut tidak bisa berdiri sendiri. Bupati harus melobi gubernur untuk bantuan keuangan darurat, dan meminta Kemenkes mempercepat klaim BPJS. Kalau hanya berharap RSU berjuang sendiri, itu sama saja membiarkan pasien mati pelan-pelan,” tegas Galih.
Kepercayaan publik dan pemasok juga tak kalah penting. Menurutnya, Bupati harus duduk langsung dengan para pemasok dan memberikan jaminan pembayaran bertahap dengan jadwal yang jelas. “Ini bukan sekadar teknis, tapi soal trust. Kalau pemasok sudah hilang kepercayaan, jangan harap suplai obat bisa lancar,” ujarnya.
Galih juga mendorong simbol politik yang tegas. “Bupati harus turun langsung ke IGD, ke farmasi, melihat kondisi tenaga medis. Tunjukkan ke publik bahwa pemimpin hadir di saat krisis. Jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan,” katanya.
Ke depan, reformasi struktural juga tak terelakkan. Menurut Galih, direktur RSU harus dipilih bukan hanya karena latar belakang medis, tapi karena kapasitas manajemen keuangan publik. Dewan Pengawas RSU pun harus diisi orang-orang berkompeten dan aktif, bukan sekadar formalitas.
“Kalau Bupati hanya diam, RSU dr. Slamet akan jatuh jadi kuburan pelayanan publik. Pasien lari ke Bandung atau Tasik, dan Garut jadi bahan olok-olok nasional. Tapi jika Bupati berani mengambil kendali, inilah saatnya ia tampil sebagai pemimpin yang menomorsatukan rakyat. Pilihannya jelas: mau jadi Bupati yang menyelamatkan nyawa atau Bupati yang dicatat sejarah karena membiarkan rumah sakit kebanggaan Garut runtuh,” tutup Galih dengan nada tajam. (Hil)
