Nusaharianmedia.com 31 Maret 2026 – Praktisi hukum Cacan Cahyadi SH menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan unsur paling mendasar yang harus dimiliki setiap kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terutama menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP Kabupaten Garut. Ia menilai kohesi internal hanya dapat terbangun apabila seluruh kader taat pada aturan organisasi.
Cacan menyampaikan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, tetapi momentum strategis untuk menentukan arah kepemimpinan partai di tingkat daerah. Karena itu, pemilihan figur calon ketua DPC harus dilakukan melalui seleksi yang ketat dan terukur. “Jangan ada kompromi soal aturan. AD/ART itu batas yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa DPP PPP memiliki kewajiban untuk bersikap tegas dan objektif dalam menentukan siapa yang layak memimpin DPC Garut. Rekam jejak kader, menurutnya, harus menjadi indikator utama, bukan sekadar dinamika politik menjelang kontestasi.
“Lihat siapa yang selama ini loyal dan konsisten menjalankan kebijakan partai. Itu ukuran objektif yang tidak dapat diabaikan,” ujarnya.
Cacan juga mengingatkan bahwa menjelang Muscab kerap muncul figur yang hanya aktif pada saat kontestasi mendekat, tanpa kontribusi berarti terhadap pembinaan kader atau pengembangan organisasi. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak sangat penting. “Flashback itu wajib. Jangan sampai kader yang abai tiba-tiba tampil seolah paling siap,” katanya.
Menyoroti Pilkada Kabupaten Garut sebelumnya, Cacan menegaskan adanya kader PPP yang secara terang-terangan tidak mematuhi garis organisasi. Ia menyebut beberapa kader justru mendukung calon di luar keputusan partai dan melakukan deklarasi terbuka pada pasangan lain. “Ini bukti jelas bahwa mereka tidak taat pada AD/ART dan seruan DPP. Pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa PPP membutuhkan pemimpin daerah yang tidak hanya populer, tetapi juga memahami dan menjalankan nilai-nilai perjuangan partai secara konsisten. Dalam pandangannya, keselarasan antara prinsip dan sikap politik adalah faktor penting untuk membangun kembali kepercayaan publik. “Pemimpin PPP harus berdiri di atas nilai, bukan sekadar kepentingan sesaat,” imbuhnya.
Cacan menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap AD/ART bukan hanya persoalan formalitas, tetapi cerminan integritas seorang kader. Pelanggaran terhadap aturan partai, menurutnya, sama saja dengan mengabaikan identitas dan marwah organisasi. “Kalau aturan dilanggar, bagaimana bisa menjaga martabat partai?” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa konsolidasi internal PPP hanya dapat berjalan efektif jika dipimpin figur yang kuat, disiplin, dan memiliki arah organisasi yang jelas. Pemimpin tersebut, katanya, harus mampu merawat struktur, menjaga kekompakan kader, serta menciptakan stabilitas di tingkat cabang.
Cacan meyakini bahwa keberhasilan Musda PPP Garut akan berdampak langsung pada kesiapan partai menghadapi dinamika politik nasional. Kekuatan PPP di tingkat kabupaten/kota menjadi fondasi penting bagi penguatan partai di level provinsi hingga pusat. “Kader daerah yang solid akan menghasilkan mesin politik nasional yang lebih stabil,” jelasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa DPP PPP memiliki tanggung jawab moral memastikan seluruh proses Muscab berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas intervensi kepentingan yang tidak selaras dengan AD/ART. “Menjaga mekanisme organisasi adalah kunci menjaga kredibilitas PPP,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Cacan mendorong seluruh kader PPP untuk tetap mengedepankan persatuan, kedisiplinan, dan loyalitas. “PPP harus dipimpin oleh figur yang sejalan dengan perjuangan partai. Hanya dengan itu PPP bisa kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di tingkat nasional,” pungkasnya.
Penulis : Hilman
Editor : Tim Nusaharianmedia
