Nusaharianmedia.com — Dugaan praktik monopoli dalam proses pengadaan proyek rekonstruksi Ruas Jalan Singajaya,Toblong Kabupaten Garut, yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi sorotan. Proyek infrastruktur dengan nilai anggaran mencapai Rp2.438.586.000 itu memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, objektivitas, dan mekanisme penentuan penyedia pekerjaan.
GEMA BSP melalui Jajang menyampaikan kritik tegas terhadap proses pengadaan tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penggiringan, intervensi, maupun pengondisian pemenang pekerjaan, baik dalam tahapan di lingkungan PUPR maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Jangan sampai ada penggiringan pemenang pekerjaan. Proses pengadaan harus berjalan objektif, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan,” tegas Jajang.
Menurutnya, proyek rekonstruksi Jalan Singajaya–Toblong dengan nilai Rp2.438.586.000 yang bersumber dari anggaran negara tidak boleh dikelola berdasarkan kepentingan kelompok maupun kedekatan dengan pihak tertentu. Seluruh proses harus tunduk pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat.
Jajang menilai dugaan pengondisian dalam proses pengadaan merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian. Apabila pemilihan penyedia tidak berlangsung secara objektif, bukan hanya persaingan usaha yang berpotensi dirugikan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, GEMA BSP juga mendorong agar potensi dan keberadaan putra daerah mendapatkan ruang serta kesempatan yang proporsional dalam pembangunan rekonstruksi jalan Singajaya–Toblong hingga wilayah Pendeuy. Dukungan terhadap pelaku usaha lokal dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat setempat.
Namun, dukungan terhadap putra daerah harus tetap berjalan secara profesional, kompetitif, dan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jangan sampai kesempatan usaha justru tertutup akibat dugaan pengondisian atau dominasi pihak-pihak tertentu.
Dinas PUPR Kabupaten Garut dan pihak yang berwenang dalam proses pemilihan penyedia perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis, mekanisme pemilihan, hingga dasar penetapan pihak yang mengerjakan proyek tersebut.
Publik juga berhak mengetahui apakah proses pengadaan telah memberikan kesempatan yang setara kepada penyedia jasa yang memenuhi persyaratan. Keterbukaan mengenai identitas penyedia, nilai kontrak, spesifikasi pekerjaan, serta mekanisme pemilihan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa proyek pemerintah hanya berputar pada pihak-pihak tertentu. Dugaan monopoli maupun penggiringan pemenang harus diuji melalui dokumen pengadaan dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dibiarkan menjadi polemik tanpa kejelasan.
GEMA BSP menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, persaingan yang sehat, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, mekanisme pengawasan internal pemerintah maupun lembaga berwenang perlu dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan. Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, masih diperlukan keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Garut dan pihak terkait dalam proses pengadaan mengenai mekanisme pemilihan penyedia proyek rekonstruksi Jalan Singajaya–Toblong, termasuk identitas penyedia, nilai kontrak, serta dasar penetapan pelaksana pekerjaan. RuangRakyatGarut.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT MENJADI RUANG PENGONDISIAN!
Pembangunan jalan harus berpijak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Tidak boleh ada penggiringan, tidak boleh ada intervensi, dan tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses pengadaan.
Pemenang pekerjaan harus ditentukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu. Putra daerah yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan juga harus mendapatkan kesempatan berkompetisi secara sehat.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar proyek bernilai miliaran rupiah, melainkan integritas tata kelola pemerintahan, keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi lokal, dan kepercayaan masyarakat.









