Rp296 Miliar Anggaran Jalan Disorot, Diduga Terkonsentrasi di Wilayah Asal Kadis PUPR, Gerindra Murka

- Jurnalis

Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 14 Agustus 2026 – Alokasi anggaran perbaikan infrastruktur jalan sebesar Rp296 miliar di Kabupaten Garut menuai sorotan tajam. Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan distribusi anggaran yang dinilai tidak merata dan diduga terkonsentrasi di wilayah tertentu, yang disebut-sebut merupakan tanah kelahiran pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

 

Sorotan tersebut mencuat dalam pembahasan internal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut. Anggota Fraksi Gerindra, Agus Sutarman, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan alokasi anggaran tersebut.

 

Dalam forum itu, Agus menilai terdapat ketimpangan signifikan dalam pembagian anggaran. Ia menyoroti adanya indikasi bahwa sebagian besar anggaran justru terfokus pada satu daerah pemilihan (dapil) yang dikaitkan dengan wilayah asal pejabat PUPR.

 

“Anggaran sebesar ini seharusnya menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu,” tegasnya.

Baca Juga :  Sepak Bola Garut Cetak Sejarah, Putra-Putri Tembus Babak Utama Porprov 2026

 

Berdasarkan informasi yang berkembang, dari total Rp296 miliar tersebut, sekitar Rp160 miliar diduga dialokasikan pada satu wilayah tertentu. Sementara itu, sejumlah daerah lain yang telah lama mengusulkan perbaikan jalan justru tidak masuk dalam prioritas pembangunan tahun anggaran berjalan.

 

Wilayah selatan Garut, termasuk Kecamatan Banjarwangi, menjadi salah satu contoh yang disorot. Kondisi jalan di kawasan tersebut dinilai memprihatinkan, namun belum mendapatkan perhatian serius dalam alokasi anggaran. Padahal, usulan perbaikan telah berulang kali diajukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

 

Situasi ini memicu kekecewaan sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait dasar penentuan prioritas pembangunan oleh Dinas PUPR. Sejumlah anggota dewan menduga adanya ketidakseimbangan dalam proses perencanaan yang berpotensi mengabaikan prinsip pemerataan pembangunan.

 

Selain itu, dalam pembahasan juga muncul kekhawatiran terkait mekanisme pelaksanaan proyek. Beberapa anggota DPRD menyinggung kemungkinan penggunaan skema penunjukan langsung (PL) dalam sejumlah paket pekerjaan, yang dinilai perlu diawasi ketat agar tetap sesuai regulasi dan tidak membuka celah penyimpangan.

Baca Juga :  Syam Yousef Djojo: Bupati Harus Segera Evaluasi Disdik di Tengah Isu Mahar Korwil

 

Menanggapi polemik tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan sikap tegas dan mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran infrastruktur. Mereka menekankan pentingnya pembangunan yang adil, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Garut.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut. Klarifikasi dari pihak terkait dinilai penting guna menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah publik.

 

Polemik ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan, terutama dalam sektor infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Editor : Redaksi Nusaharianmedia

Berita Terkait

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim
Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas
DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu
Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026
Kebersamaan dan Gotong Royong Jadi Semangat Uus Saripudin untuk Membangun Mekarjaya
Dugaan Penipuan Dana Hibah Rp1,69 Miliar Dilaporkan ke Polres Garut, ASN Bapenda Jadi Terlapor
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 19:44 WIB

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.

Kamis, 12 November 2026 - 21:39 WIB

Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim

Kamis, 12 November 2026 - 19:17 WIB

Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas

Rabu, 11 November 2026 - 18:20 WIB

DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu

Selasa, 10 November 2026 - 04:20 WIB

Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar

Berita Terbaru