Nusaharianmadia.com — Insiden pencopotan dan pembalikan foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat bukan sekadar dinamika penyampaian aspirasi biasa. Peristiwa ini telah mencederai etika bernegara, merendahkan marwah lembaga legislatif, dan menodai simbol-simbol resmi negara di dalam gedung pemerintahan.
Meskipun pelaku fisik yang membalikkan pigura foto tersebut merupakan pihak eksternal dari unsur aliansi masyarakat sipil, tanggung jawab moral dan kelembagaan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari anggota maupun pimpinan DPRD yang memfasilitasi forum tersebut. Ruang sidang resmi bukanlah ruang publik tanpa aturan; ia adalah zona protokoler yang steril dan dijaga ketat oleh wibawa negara.
Ketika tamu audiensi dengan bebas memperlakukan atribut kenegaraan secara tidak pantas di hadapan para wakil rakyat, maka telah terjadi keteledoran fatal dan kegagalan pengawasan dari pihak yang mengampu jalannya forum. Alasan “kecolongan” atau klaim “tindakan spontan tanpa izin” tidak cukup untuk menghapus tanggung jawab etik atas gagalnya penjagaan marwah institusi.
Kontras Moral dan Standar Ganda dalam Penegakan Etika
Ironisnya, insiden di gedung dewan yang terhormat ini terasa semakin kontras jika dibandingkan dengan standar moral yang berlaku di ruang-ruang publik lainnya. Di berbagai platform media sosial, kita kerap kali menyaksikan bagaimana ketatnya sanksi sosial dan instrumen pendidikan ditegakkan ketika anak-anak sekolah atau masyarakat umum melakukan tindakan indisipliner terhadap simbol-simbol negara.
Ketika seorang anak sekolah kedapatan tidak menghormati bendera, lambang, atau figur pemimpin negara di ruang publik, kecaman massal langsung berdatangan menuntut pembinaan moral, sanksi tegas dari pihak sekolah, hingga permintaan maaf terbuka karena dianggap melanggar adab bernegara.
Namun, ketika pelanggaran serupa justru terjadi di dalam ruang sidang lembaga legislatif resmi tempat di mana para wakil rakyat digaji oleh uang rakyat untuk menjadi teladan etika reaksi yang muncul sering kali hanya sebatas pembelaan administratif atau klaim “kecolongan”. Standar ganda ini tentu melukai rasa keadilan publik. Jika anak-anak sekolah dididik untuk menjunjung tinggi adab dan penghormatan terhadap simbol negara, maka para wakil rakyat dan tamu terhormat di gedung dewan seharusnya memegang standar adab yang jauh lebih tinggi, bukan justru mempertontonkan pembiaran atas pelecehan atribut kenegaraan.
Saatnya Partai Politik Mengambil Sikap Tegas
Dalam sistem ketatanegaraan kita, pintu utama penegakan disiplin politik dan penjatuhan sanksi tertinggi yakni Pergantian Antarwaktu (PAW) berada di tangan partai politik tempat kader tersebut bernaung.
Ketika seorang wakil rakyat gagal menunjukkan kepekaan terhadap simbol negara dan membiarkan ruang sidang dewan menjadi arena pelecehan atribut kenegaraan, partai politik tidak boleh mengambil sikap bungkam atau berlindung di balik alasan “kelalaian personal”.
Pemilih dan publik mendesak agar partai politik pengusung segera melakukan langkah-langkah konkret berikut:
Pertama, melakukan investigasi internal. Mengusut secara transparan sejauh mana peran, kelalaian, atau pembiaran yang dilakukan oleh anggota DPRD yang menerima audiensi tersebut. Kedua, memberikan sanksi politik nyata. Jika terbukti ada pengabaian terhadap tata tertib dan etika jabatan, partai harus berani menjatuhkan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik. Dan yang ketiga, mewujudkan efek jera. Proses PAW bukan sekadar hukuman administratif, melainkan instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa partai politik tidak menoleransi segala bentuk pengabaian terhadap kehormatan lembaga negara.
Integritas wakil rakyat diuji bukan saat situasi berjalan mulus, melainkan bagaimana mereka merespons krisis dan menjaga kehormatan negara di ruang-ruang kekuasaan yang mereka wakili. Partai politik harus membuktikan bahwa mereka berpihak pada etika bernegara dan kedaulatan simbol-simbol resmi republik ini, bukan pada pembiaran atas nama kebebasan berekspresi yang kebablasan.
Ahirudin Yunus S.Fil.I
Koordinator Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Wikayah Priangan Timur









