Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 13:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmadia.com — Insiden pencopotan dan pembalikan foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat bukan sekadar dinamika penyampaian aspirasi biasa. Peristiwa ini telah mencederai etika bernegara, merendahkan marwah lembaga legislatif, dan menodai simbol-simbol resmi negara di dalam gedung pemerintahan.

​Meskipun pelaku fisik yang membalikkan pigura foto tersebut merupakan pihak eksternal dari unsur aliansi masyarakat sipil, tanggung jawab moral dan kelembagaan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari anggota maupun pimpinan DPRD yang memfasilitasi forum tersebut. Ruang sidang resmi bukanlah ruang publik tanpa aturan; ia adalah zona protokoler yang steril dan dijaga ketat oleh wibawa negara.
​

Ketika tamu audiensi dengan bebas memperlakukan atribut kenegaraan secara tidak pantas di hadapan para wakil rakyat, maka telah terjadi keteledoran fatal dan kegagalan pengawasan dari pihak yang mengampu jalannya forum. Alasan “kecolongan” atau klaim “tindakan spontan tanpa izin” tidak cukup untuk menghapus tanggung jawab etik atas gagalnya penjagaan marwah institusi.

​Kontras Moral dan Standar Ganda dalam Penegakan Etika

​Ironisnya, insiden di gedung dewan yang terhormat ini terasa semakin kontras jika dibandingkan dengan standar moral yang berlaku di ruang-ruang publik lainnya. Di berbagai platform media sosial, kita kerap kali menyaksikan bagaimana ketatnya sanksi sosial dan instrumen pendidikan ditegakkan ketika anak-anak sekolah atau masyarakat umum melakukan tindakan indisipliner terhadap simbol-simbol negara.
​

Baca Juga :  Tedi Sutardi : Kebijakan Lingkungan Garut Masih Jauh dari Prinsip Berkelanjutan

Ketika seorang anak sekolah kedapatan tidak menghormati bendera, lambang, atau figur pemimpin negara di ruang publik, kecaman massal langsung berdatangan menuntut pembinaan moral, sanksi tegas dari pihak sekolah, hingga permintaan maaf terbuka karena dianggap melanggar adab bernegara.

​Namun, ketika pelanggaran serupa justru terjadi di dalam ruang sidang lembaga legislatif resmi tempat di mana para wakil rakyat digaji oleh uang rakyat untuk menjadi teladan etika reaksi yang muncul sering kali hanya sebatas pembelaan administratif atau klaim “kecolongan”. Standar ganda ini tentu melukai rasa keadilan publik. Jika anak-anak sekolah dididik untuk menjunjung tinggi adab dan penghormatan terhadap simbol negara, maka para wakil rakyat dan tamu terhormat di gedung dewan seharusnya memegang standar adab yang jauh lebih tinggi, bukan justru mempertontonkan pembiaran atas pelecehan atribut kenegaraan.

​Saatnya Partai Politik Mengambil Sikap Tegas

​Dalam sistem ketatanegaraan kita, pintu utama penegakan disiplin politik dan penjatuhan sanksi tertinggi yakni Pergantian Antarwaktu (PAW) berada di tangan partai politik tempat kader tersebut bernaung.

Ketika seorang wakil rakyat gagal menunjukkan kepekaan terhadap simbol negara dan membiarkan ruang sidang dewan menjadi arena pelecehan atribut kenegaraan, partai politik tidak boleh mengambil sikap bungkam atau berlindung di balik alasan “kelalaian personal”.

Baca Juga :  Mobil Siaga Desa Dangiang Alami Kecelakaan, Warga Desak Perbaikan Jalan

​Pemilih dan publik mendesak agar partai politik pengusung segera melakukan langkah-langkah konkret berikut:

Pertama, melakukan investigasi internal. Mengusut secara transparan sejauh mana peran, kelalaian, atau pembiaran yang dilakukan oleh anggota DPRD yang menerima audiensi tersebut. Kedua, memberikan sanksi politik nyata. Jika terbukti ada pengabaian terhadap tata tertib dan etika jabatan, partai harus berani menjatuhkan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik. Dan yang ketiga, mewujudkan efek jera. Proses PAW bukan sekadar hukuman administratif, melainkan instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa partai politik tidak menoleransi segala bentuk pengabaian terhadap kehormatan lembaga negara.

​Integritas wakil rakyat diuji bukan saat situasi berjalan mulus, melainkan bagaimana mereka merespons krisis dan menjaga kehormatan negara di ruang-ruang kekuasaan yang mereka wakili. Partai politik harus membuktikan bahwa mereka berpihak pada etika bernegara dan kedaulatan simbol-simbol resmi republik ini, bukan pada pembiaran atas nama kebebasan berekspresi yang kebablasan.

Ahirudin Yunus S.Fil.I
Koordinator Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Wikayah Priangan Timur

Berita Terkait

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim
Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas
DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu
Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026
Kebersamaan dan Gotong Royong Jadi Semangat Uus Saripudin untuk Membangun Mekarjaya
Dugaan Penipuan Dana Hibah Rp1,69 Miliar Dilaporkan ke Polres Garut, ASN Bapenda Jadi Terlapor
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 13:34 WIB

Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar

Minggu, 15 November 2026 - 19:44 WIB

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.

Kamis, 12 November 2026 - 21:39 WIB

Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim

Kamis, 12 November 2026 - 19:17 WIB

Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas

Rabu, 11 November 2026 - 18:20 WIB

DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu

Berita Terbaru