Nusaharianmedia.com 17 November 2025 — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Senin siang sempat diwarnai insiden yang menarik perhatian peserta sidang. Seorang anggota dewan dari Fraksi Golkar tertangkap kamera asyik memainkan ponselnya saat pimpinan sidang tengah membacakan materi penting terkait arah kebijakan keuangan daerah tahun anggaran mendatang.
Aksi tersebut sontak menjadi sorotan, mengingat rapat yang digelar merupakan pembahasan dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan dan skema anggaran Pemerintah Kabupaten Garut untuk tahun berikutnya. Sementara itu, di bagian depan ruang sidang, Bupati Garut bersama pimpinan DPRD terlihat fokus membacakan agenda resmi yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Sejumlah peserta rapat yang menyaksikan kejadian itu mengaku kecewa. Mereka menilai tindakan bermain ponsel di tengah sidang resmi menunjukkan kurangnya etika dan kedisiplinan sebagai wakil rakyat.
“Ini rapat penting. Harusnya fokus, bukan main HP scroll-scroll,” ujar salah satu peserta sidang yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, DPRD Garut sebelumnya telah merampungkan kode etik serta tata cara beracara Badan Kehormatan (BK). Dengan demikian, perilaku tidak etis anggota dewan dapat diproses melalui mekanisme resmi. Sesuai ketentuan, anggota dewan yang diduga melanggar kode etik dapat dipanggil untuk memberikan klarifikasi dan berpotensi mendapat surat teguran.
Meski insiden tersebut menyita perhatian, rapat paripurna tetap berlangsung sesuai agenda. Pimpinan sidang tidak memberikan teguran langsung kepada yang bersangkutan, namun sejumlah anggota dewan tampak saling melirik saat melihat tindakan tersebut.
Rapat paripurna kali ini membahas pokok-pokok kebijakan daerah, termasuk prioritas program strategis serta alokasi anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Publik pun berharap setiap anggota dewan dapat hadir dengan sikap profesional, disiplin, dan menunjukkan komitmen penuh terhadap amanah yang diberikan rakyat.
