Nusaharianmedia.com 11/10/2025 – Kisruh dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat kian menyerupai drama panjang tanpa akhir. Dua kubu, dua klaim, dan dua realitas yang saling menegasikan, sementara pelaku usaha di bawah hanya ingin satu hal: kepastian. Di tengah kegaduhan itu, Ketua Kadin Kabupaten Garut, Ir. H. Rajab Prilyadi, angkat bicara dengan gaya yang tenang tapi tajam, menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini adalah ketegasan dari Kadin Indonesia sebagai induk organisasi.
“Kalau bicara soal siapa yang benar, sebenarnya sudah jelas dari sisi aturan. Tapi masalahnya bukan lagi di level argumentasi, melainkan di level keberanian mengambil keputusan. Kadin Indonesia harus tampil sebagai pengadil organisasi, bukan penonton,” ujar Rajab. Ia menilai, sikap setengah hati dari pusat hanya memperpanjang kebingungan dan membuka ruang spekulasi yang merusak marwah Kadin itu sendiri.
Menurutnya, Musyawarah Provinsi (Musprov) yang dilaksanakan di Hotel Preanger Bandung pada 24 September 2025 sudah sah secara AD/ART, karena dilaksanakan oleh caretaker resmi yang ditunjuk Kadin Indonesia. “Kami tidak bicara soal selera politik atau pribadi, tapi bicara soal legalitas. Kalau mau jujur, Musprov versi Bogor itu tidak punya dasar hukum apa pun. Tapi karena pusat belum menegaskan sikapnya secara tertulis dan final, jadilah semua orang merasa paling benar,” sindirnya halus.
Rajab mengingatkan bahwa dunia usaha tidak bisa hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian organisasi. “Pelaku usaha di bawah itu tidak peduli siapa yang jadi ketua, yang mereka butuh adalah stabilitas dan kepastian. Kita ini bukan sedang main bola di dua lapangan. Satu organisasi, satu aturan, satu kepemimpinan. Dan itu seharusnya sudah selesai sejak Musprov Hotel Preanger digelar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rajab juga menyampaikan pesan moral yang menyentuh, terutama kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang selama ini dikenal sebagai tokoh karismatik Jawa Barat. Dengan nada penuh hormat namun sarat makna, Rajab berkata, “Kita semua menghormati Kang Dedi sebagai sosok bapak aing, bapaknya orang Jawa Barat. Justru karena itu, kami berharap beliau bisa bersikap bapa, yang bijak dan netral dalam mengayomi anak-anaknya. Dunia usaha ini butuh keteduhan, bukan keberpihakan. KDM harus menjadi payung, bukan pedang.”
Rajab menyebut bahwa peran moral KDM sangat penting dalam meredakan situasi. “Kalau tokoh sekelas beliau ikut menjaga netralitas, Jawa Barat akan tenang. Tapi kalau justru ikut dalam arus yang abu-abu, maka dunia usaha akan terus gamang. Kita tidak ingin Kadin dijadikan ajang adu pengaruh politik, karena di sinilah rumahnya para pengusaha yang ingin bekerja, bukan berkonflik,” ujarnya tegas.
Ia menegaskan, Kadin Garut berdiri di sisi aturan, bukan kepentingan. “Kita sudah lelah melihat organisasi yang seharusnya menjadi simbol profesionalisme justru diwarnai kepentingan pribadi. Kita ingin Kadin kembali pada fitrahnya sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi daerah, bukan arena politik lokal yang penuh intrik,” kata Rajab.
Rajab menutup pernyataannya dengan ajakan moral kepada seluruh pengurus Kadin kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk tetap menjaga integritas. “Hari ini yang dibutuhkan bukan siapa yang lebih lantang, tapi siapa yang lebih patuh terhadap aturan. Mari kita jaga Kadin ini dari kepentingan sempit. Dan kami di Garut akan terus berdiri di jalur yang lurus — bersama AD/ART, bersama kebenaran, bersama marwah organisasi.”
Dengan pernyataan itu, Kadin Garut menegaskan posisi moralnya sebagai benteng integritas organisasi, sembari mengingatkan bahwa dualisme ini hanya bisa berakhir jika Kadin Indonesia berani mengambil sikap tegas dan final. Tanpa itu, Kadin Jawa Barat akan terus terjebak dalam pusaran ego, dan dunia usaha akan terus menjadi korban dari ketidakpastian yang dibiarkan. (Red)