Nusaharianmedia.com — Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Garut menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Garut di Gedung DPRD, Rabu (22/10/2025). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, S.Pd.I, didampingi anggota Komisi I DPRD Garut Luqi Sa’adilah Farindani, SE. yang juga Ketua Fraksi PKB. Hadir pula Bupati Garut, Dr, Ir Abdusyakur Amin, Meng, IPU,. Sekretaris Daerah, H. Nurdin Yana Mh Kepala Kesbangpol, serta perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Garut.
Dalam audiensi tersebut, FPP menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan terkait minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. Padahal, santri selama ini menjadi salah satu tagline utama dalam visi keagamaan Bupati Garut.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menyampaikan apresiasi kepada para pengasuh dan perwakilan pondok pesantren yang hadir. Ia menilai, forum ini menjadi ruang dialog penting untuk memperkuat sinergi antara pesantren dan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, kami sudah menerima audiensi hari ini. Tadi semua tuntutan sudah disampaikan dan kami telah memfasilitasi pertemuan ini, termasuk menghadirkan Pak Bupati langsung. Kami sangat mengapresiasi atas kehadiran beliau,” ujar Aris Munandar.
Aris menegaskan, hasil dari audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman bersama untuk meningkatkan perhatian terhadap pesantren di Garut. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memberikan bantuan untuk pengembangan pesantren, baik berupa insentif bagi para pengasuh maupun penguatan sarana dan fasilitas pesantren.
“InsyaAllah nant ada bantuan yang akan diarahkan untuk pengembangan pesantren dan insentif bagi guru ngaji. Namun tentu, kami harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, apakah bentuknya hibah atau insentif. Jangan sampai niat baik ini justru salah dalam pelaksanaan,” jelas Aris.
Terkait penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren, Aris menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Ia menyebut, Bupati Garut nantinya akan mengundang perwakilan pesantren dan berbagai elemen masyarakat untuk membahas isi dari regulasi tersebut.
“Kita sudah punya Perda sebelumnya, namun teman-teman pesantren mengusulkan penyempurnaan. Itu akan dibicarakan lebih lanjut bersama Pak Bupati dan pihak terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Garut dalam kesempatan yang sama menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat dukungan terhadap dunia pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan dan moral di Kabupaten Garut.
Audiensi yang berlangsung kondusif tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dalam bentuk langkah teknis lintas instansi, agar bantuan dan perhatian terhadap pesantren dapat segera direalisasikan secara tepat sasaran dan sesuai aturan. (Hilman)
