42 DPAC DUKUNG H. AMAN NURJAMAN KEMBALI PIMPIN DEMOKRAT GARUT, JANGAN TERJEBAK POLITIK AKLAMASI, RAPOR PEMILU 2024 HARUS DIBUKA!

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 20:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com — Peta politik internal Partai Demokrat Kabupaten Garut menjelang Pemilu 2029 mulai mengerucut. H. Aman Nurjaman dikabarkan mengantongi dukungan dari 42 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) untuk kembali menduduki kursi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut.

Dukungan dalam jumlah besar tersebut tentu menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah 42 DPAC benar-benar memberikan dukungan karena puas terhadap kinerja kepemimpinan selama ini, atau karena belum muncul alternatif kandidat yang dianggap mampu membawa perubahan bagi Demokrat Garut?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Salah seorang pengurus Partai Demokrat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dukungannya kepada Aman Nurjaman salah satunya karena belum terlihat nama lain yang maju dalam pencalonan.

“Ya, saya memberikan dukungan karena saya menganggap tidak ada lagi nama yang maju. Kalau ada nama lain yang visinya lebih baik demi kebaikan partai, ya ada kemungkinan dukungan juga akan terbagi,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa besarnya dukungan belum tentu sepenuhnya mencerminkan kompetisi gagasan yang sehat. Sebab, dukungan karena tidak adanya alternatif tentu berbeda dengan dukungan yang lahir dari penilaian objektif terhadap prestasi, integritas, dan keberhasilan kepemimpinan.

Dalam demokrasi organisasi, jumlah suara memang penting. Tetapi, demokrasi tidak boleh berhenti pada hitung-hitungan dukungan. Ruang kritik, perbedaan pandangan, dan kesempatan bagi kader lain untuk menawarkan perubahan harus tetap terbuka.

Persoalan yang paling mendesak justru terletak pada rapor politik Demokrat Garut dalam Pemilu 2024. Penurunan perolehan suara yang berdampak pada berkurangnya kursi legislatif merupakan fakta politik yang semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh jajaran pimpinan partai.

Pengurus tersebut bahkan secara terbuka mengakui bahwa penurunan suara pada Pemilu 2024 merupakan persoalan besar yang harus dievaluasi dari tingkat daerah hingga pusat.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Garut Terima Audiensi GLMPK Bahas Persoalan GLMPK, BBWS, dan PT Jakarta Inti Land

“Harapan kami melalui konsolidasi hari ini adalah meraih suara sebanyak-banyaknya di tahun 2029. Jujur memang di tahun 2024 kami mengalami penurunan raihan suara yang sangat signifikan sehingga perolehan kursi menjadi sedikit. Ini juga harus dievaluasi oleh pimpinan Partai Demokrat dari daerah sampai ke pusat,” ujarnya.

Pengakuan tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai kritik biasa. Ini merupakan alarm bagi Demokrat Garut bahwa ada persoalan dalam strategi politik, konsolidasi organisasi, kaderisasi, hingga kemampuan partai mempertahankan kepercayaan pemilih.

Jika penurunan suara begitu signifikan, publik dan kader berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mesin partai tidak berjalan maksimal? Apakah komunikasi politik dengan masyarakat melemah? Apakah kader di tingkat bawah kurang mendapatkan perhatian? Atau justru ada persoalan kepemimpinan yang selama ini tidak pernah dievaluasi secara terbuka?

Jangan sampai kegagalan meningkatkan perolehan suara hanya dibebankan kepada kader di tingkat bawah, sementara jajaran pimpinan tidak pernah diminta mempertanggungjawabkan capaian politik organisasi. Evaluasi harus berlaku dari bawah sampai ke atas, bukan hanya menjadi slogan setiap kali pergantian kepengurusan.

Sorotan lain yang tidak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai. Pengurus tersebut berharap pimpinan Demokrat Garut lebih terbuka, terutama mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari pemerintah daerah.

“Intinya saya berharap ke depannya pimpinan partai di Garut lebih memperhatikan kami dan kader yang berada di tingkat bawah, lebih transparan dan akuntabel dalam mengurus roda partai. Minimal tahu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah dipakai untuk apa saja? Hanya itu harapan saya, biar Partai Demokrat lebih maju,” imbuhnya.

Baca Juga :  Hilman Terpilih Jadi Ketua BPC HIPMI Garut: Siap Kawal Transformasi Ekonomi dan Akselerasi UMKM

Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian serius. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD bukan uang pribadi pengurus, melainkan uang publik yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan, memiliki pertanggungjawaban administratif, dan dapat diawasi.

Karena itu, keterbukaan mengenai pengelolaan bantuan keuangan partai bukanlah sesuatu yang berlebihan. Justru menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan kelembagaan kepada masyarakat.

Kader jangan hanya dijadikan barisan pendulang suara ketika pemilu tiba. Setelah kontestasi selesai, mereka juga berhak mendapatkan perhatian, pembinaan, transparansi, serta ruang untuk menyampaikan kritik tanpa harus merasa khawatir dianggap berseberangan dengan pimpinan.

Dengan dukungan 42 DPAC, H. Aman Nurjaman memiliki peluang politik yang kuat untuk kembali memimpin Demokrat Garut. Namun, pertanyaan besarnya bukan sekadar apakah ia mampu mengamankan dukungan mayoritas, melainkan apakah ia mampu menjawab kegagalan politik 2024 dan membangun kembali kepercayaan kader maupun masyarakat.

DPP Partai Demokrat seharusnya tidak terjebak pada angka dukungan semata. Proses penentuan ketua perlu mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, integritas, kemampuan melakukan pembenahan, serta kesanggupan menghadirkan perubahan nyata bagi partai.

Sebab, partai politik bukan perusahaan milik segelintir orang dan jabatan ketua bukan hadiah atas keberhasilan mengumpulkan dukungan. Kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan melalui prestasi organisasi dan kepercayaan rakyat.

Jangan sampai 42 DPAC menjadi tameng untuk menghindari evaluasi. Jangan pula konsolidasi menjelang 2029 hanya menjadi panggung pembagian dukungan dan pengamanan kursi kekuasaan.

Demokrat Garut tidak cukup hanya membutuhkan ketua yang didukung mayoritas. Demokrat membutuhkan pemimpin yang berani mengevaluasi dirinya sendiri, terbuka terhadap kritik, dan mampu membuktikan bahwa kemerosotan suara pada 2024 tidak akan kembali terulang pada 2029.

Berita Terkait

42 DPAC Dukung Aman Nurjaman, tetapi Rapor Pemilu 2024 Demokrat Garut Masih Menyisakan Pertanyaan
Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek
Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar
Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim
Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas
DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu
Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:59 WIB

42 DPAC Dukung Aman Nurjaman, tetapi Rapor Pemilu 2024 Demokrat Garut Masih Menyisakan Pertanyaan

Rabu, 18 November 2026 - 20:25 WIB

42 DPAC DUKUNG H. AMAN NURJAMAN KEMBALI PIMPIN DEMOKRAT GARUT, JANGAN TERJEBAK POLITIK AKLAMASI, RAPOR PEMILU 2024 HARUS DIBUKA!

Senin, 16 November 2026 - 19:35 WIB

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek

Senin, 16 November 2026 - 13:34 WIB

Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar

Minggu, 15 November 2026 - 19:44 WIB

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.

Berita Terbaru