Nusaharianmedia.com — Di tengah riuhnya konsolidasi internal Partai Demokrat Kabupaten Garut menjelang Pemilu 2029, H. Aman Nurjaman dikabarkan memperoleh dukungan dari 42 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut.
Dukungan tersebut menjadi modal politik penting bagi Aman Nurjaman untuk mendapatkan restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Namun, besarnya dukungan di tingkat kecamatan tidak seharusnya membuat evaluasi terhadap kepemimpinan partai kehilangan ruang.
Sebab, ada pekerjaan rumah besar yang harus dijawab sebelum Demokrat Garut berbicara tentang target kemenangan Pemilu 2029, yakni penurunan perolehan suara dan hilangnya satu kursi legislatif pada Pemilu 2024.
Menariknya, salah seorang pengurus Partai Demokrat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa dukungan kepada Aman Nurjaman diberikan salah satunya karena belum terlihat kader lain yang maju dalam pencalonan Ketua DPC.
“Ya, saya memberikan dukungan karena saya menganggap tidak ada lagi nama yang maju. Kalau ada nama lain yang visinya lebih baik demi kebaikan partai, ya ada kemungkinan dukungan juga akan terbagi,” ujarnya sambil tersenyum.
Pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai kualitas kompetisi internal Demokrat Garut. Apakah dukungan 42 DPAC benar-benar mencerminkan kepuasan terhadap kepemimpinan selama ini, atau justru karena belum muncul alternatif kader yang menawarkan visi dan gagasan berbeda?
Dalam organisasi politik, dukungan mayoritas memang penting. Namun, dukungan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari evaluasi. Partai membutuhkan kompetisi gagasan, keterbukaan, serta keberanian mengakui kekurangan agar konsolidasi tidak sekadar menjadi agenda mempertahankan kekuasaan.
Ketika ditanya mengenai harapan terhadap masa depan Demokrat Garut, pengurus tersebut menginginkan peningkatan perolehan suara pada Pemilu 2029. Namun, ia juga mengakui bahwa hasil Pemilu 2024 menjadi catatan serius bagi partai.
“Harapan kami melalui konsolidasi hari ini adalah meraih suara sebanyak-banyaknya di tahun 2029. Jujur memang di tahun 2024 kami mengalami penurunan raihan suara yang sangat signifikan sehingga perolehan kursi menjadi sedikit. Ini juga harus dievaluasi oleh pimpinan Partai Demokrat dari daerah sampai ke pusat,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut seharusnya menjadi alarm bagi seluruh jajaran Demokrat Garut. Kehilangan satu kursi legislatif bukan sekadar persoalan angka, melainkan catatan elektoral yang membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban organisatoris.
Pertanyaan mendasarnya, mengapa suara Demokrat Garut mengalami penurunan? Apa yang salah dengan strategi pemenangan? Bagaimana efektivitas mesin partai dari tingkat DPC, DPAC hingga ranting? Dan sejauh mana pimpinan partai melakukan evaluasi terhadap hasil politik tersebut?
Sebagai pimpinan tertinggi partai di tingkat kabupaten, Ketua DPC patut memberikan penjelasan mengenai capaian organisasi selama masa kepemimpinannya. Memang, hilangnya satu kursi tidak otomatis menjadi tanggung jawab satu orang. Namun, tanggung jawab kepemimpinan tidak boleh dilepaskan dari evaluasi atas hasil kerja organisasi.
Jangan sampai kader di tingkat bawah terus dituntut bekerja keras memenangkan Pemilu 2029, sementara rapor kepemimpinan Pemilu 2024 tidak pernah dibuka secara transparan.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi. Pengurus tersebut berharap kepemimpinan Demokrat Garut ke depan lebih memperhatikan kader di tingkat bawah serta terbuka dalam menjalankan agenda partai.
“Intinya saya berharap ke depannya pimpinan partai di Garut lebih memperhatikan kami dan kader yang berada di tingkat bawah, lebih transparan dan akuntabel dalam mengurus roda partai. Minimal tahu bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah dipakai untuk apa saja? Hanya itu harapan saya, biar Partai Demokrat lebih maju,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD merupakan uang publik yang penggunaannya harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan disertai laporan pertanggungjawaban. Transparansi bukan sekadar tuntutan kader, melainkan bagian dari tanggung jawab pengelolaan organisasi.
Kader tidak boleh hanya dijadikan mesin pengumpul suara ketika pemilu tiba. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian, pembinaan, akses informasi, dan ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan organisasi.
Dengan dukungan 42 DPAC, H. Aman Nurjaman memiliki modal politik yang patut diperhitungkan dalam pencalonan kembali sebagai Ketua DPC. Namun, DPP Partai Demokrat diharapkan tidak hanya mempertimbangkan jumlah dukungan, melainkan juga rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan melakukan pembenahan.
Demokrat Garut membutuhkan konsolidasi yang tidak hanya menghasilkan kesepakatan siapa yang akan memimpin, tetapi juga keberanian membedah persoalan yang menyebabkan kemunduran elektoral pada 2024. Target besar menuju 2029 harus dibangun di atas evaluasi yang jujur, bukan sekadar optimisme politik.
Pada akhirnya, 42 DPAC boleh memberikan dukungan, tetapi satu kursi yang hilang tidak boleh dilupakan. Jangan hanya sibuk menghitung dukungan untuk kembali menduduki kursi ketua, sementara pertanggungjawaban atas kemerosotan suara partai justru luput dari pembahasan. Sebab, kepemimpinan bukan hanya tentang mempertahankan jabatan, tetapi juga keberanian membuka rapor, mengakui kekurangan, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada kader serta masyarakat.
Catatan redaksi: Data perbandingan perolehan kursi dan suara Pemilu 2019–2024 perlu dikonfirmasi melalui data resmi KPU untuk memperkuat evaluasi elektoral.









