Nusaharianmedia.com 20 Januari 2026 — Persoalan ketimpangan bantuan pendidikan, buruknya sarana sekolah, serta ketidakpastian status guru honorer kembali mencuat dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2026 Anggota DPRD Kabupaten Garut, Asep Rahmat, S.Pd, yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Malangbong.
Forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi kepala sekolah dan guru untuk menyampaikan kondisi pendidikan yang dinilai tidak lagi bisa ditutup-tutupi.
Sejumlah kepala sekolah mengungkapkan bahwa ruang kelas yang rusak, toilet sekolah tidak layak, serta minimnya fasilitas pendukung pembelajaran sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pembangunan pendidikan, khususnya di wilayah kecamatan.
Masalah guru honorer juga menjadi sorotan tajam. Masih banyak tenaga pendidik yang belum terverifikasi secara administratif, meski telah mengabdi cukup lama. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pendataan dan tata kelola sumber daya manusia pendidikan, yang berdampak langsung pada stabilitas proses belajar mengajar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi penopang kesehatan dan konsentrasi belajar siswa justru menuai kritik. Beberapa kepala sekolah menilai pelaksanaannya kurang disiplin, tidak konsisten, dan kualitas gizinya dipertanyakan, sehingga tujuan program dikhawatirkan tidak tercapai secara maksimal.
Hadirnya Kepala Bidang baru Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Ai Rohayati, S.Pd., M.Si., M.Pd, membuka fakta bahwa bantuan pendidikan selama ini belum sepenuhnya merata.
Sekolah yang telah berulang kali menerima bantuan akan dievaluasi, sementara sekolah yang belum tersentuh bantuan akan diprioritaskan, sebagai upaya memperbaiki ketimpangan yang terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Asep Rahmat menegaskan bahwa reses tidak boleh berhenti sebagai agenda formalitas politik. Ia menyatakan akan membawa seluruh data lapangan ke DPRD untuk didorong menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar laporan tahunan.
“Jika sekolah-sekolah masih bergulat dengan WC rusak, kelas tidak layak, dan guru honorer tanpa kepastian, maka ada yang salah dalam pengelolaan pendidikan. Reses ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk berbenah, bukan sekadar seremonial,” tegas Asep Rahmat.
