Nusharianmedia.com 25/08/2025 — Gelombang kekecewaan publik kembali menyeruak terhadap anggota DPRD Garut dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang berasal dari Partai NasDem. Mereka dinilai abai dan tidak konsisten menepati janji politik yang pernah digaungkan saat kampanye.
Janji-janji manis yang kala itu dikemas rapi untuk meraih simpati rakyat, hingga kini belum tampak realisasinya. Aspirasi yang dulu digembar-gemborkan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, justru dianggap tak masuk dalam prioritas perjuangan di parlemen.
“Ini potret klasik. Saat butuh suara mereka hadir dengan penuh janji, tapi ketika sudah duduk nyaman di kursi dewan, rakyat seperti dilupakan,” ujar seorang warga Tarogong, Garut, yang enggan disebutkan namanya.
Nada kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Banyak masyarakat menilai legislator dari partai Nasdem tersebut terjebak pada pola politik transaksional dan seremonial, tanpa keberpihakan yang jelas terhadap kebutuhan rakyat kecil.
Seorang warga Tarogong Kidul menegaskan bahwa perilaku tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
“DPRD jangan hanya dijadikan batu loncatan karier politik pribadi. Kursi yang mereka duduki bukan hadiah, melainkan mandat rakyat. Kalau janji kampanye tidak ditepati, itu sama saja mempermainkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Kekecewaan publik kian tajam lantaran beberapa program yang digembar-gemborkan saat masa kampanye seperti perbaikan jalan lingkungan, bantuan usaha kecil, serta peningkatan akses pendidikan hingga kini tak terlihat hasilnya. Bahkan, sebagian warga menuding para wakil rakyat itu lebih sibuk dengan agenda politik partai ketimbang mengawal kepentingan konstituen.
Situasi ini memicu keresahan baru menjelang masa reses berikutnya. Masyarakat menanti apakah aspirasi yang mereka suarakan benar-benar akan diperjuangkan atau kembali berhenti pada catatan seremonial semata.
Jika tren pengabaian janji politik terus berlanjut, para anggota DPRD berisiko kehilangan legitimasi sosial. Bukan mustahil, pada Pemilu mendatang, rakyat akan memberikan hukuman politik dengan tidak lagi memilih mereka. (Red)
