Nusaharianmedia.com Jakarta, 18 September 2025 – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyoroti dugaan ribuan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rendahnya serapan anggaran yang membuat program strategis Presiden Prabowo Subianto ini tersendat. HIPMI menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya sistem verifikasi dan tata kelola, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan menyeluruh.
Sekjen BPP HIPMI, Anggawira, menegaskan program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, indikasi dapur fiktif dan bottleneck anggaran harus segera diatasi dengan langkah konkret.
“Indikasi dapur fiktif ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat tujuan besar MBG. Serapan anggaran yang rendah memperlihatkan adanya hambatan serius dalam sistem. HIPMI mendorong pemerintah melakukan digitalisasi verifikasi serta membuka data secara transparan,” ujar Anggawira.
HIPMI memetakan sejumlah hal krusial yang perlu diperbaiki:
1. Keterbukaan informasi jumlah dapur sesuai kebutuhan riil di kabupaten/kota.
2. Pengendalian lokasi dapur agar tidak muncul titik fiktif atau tumpang tindih.
3. Aturan zonasi sekolah penerima manfaat guna menghindari gesekan antar dapur.
4. Penguatan rantai pasok bahan baku dengan melibatkan petani, UMKM, dan logistik lokal.
5. Kantor permanen BGN di daerah sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan penyelesaian aduan.
HIPMI menekankan, jika masalah mendasar ini dibiarkan, maka target besar MBG berisiko tidak tercapai maksimal. Padahal, keterlibatan pelaku usaha lokal dinilai bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mempercepat peningkatan gizi masyarakat.
“Kami ingin MBG dilihat sebagai investasi gizi sekaligus penggerak ekonomi rakyat. Dengan melibatkan pengusaha muda di daerah, rantai pasok akan lebih cepat, biaya lebih efisien, dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tambah Anggawira.
Sebagai organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia, HIPMI menegaskan siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan MBG berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak luas. HIPMI juga membuka diri terhadap inovasi sistem berbasis teknologi demi menekan potensi penyimpangan sejak awal.
HIPMI optimistis, dengan perbaikan tata kelola, program MBG bisa menjadi salah satu legacy besar dalam pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
