Nusaharianmedia.com Bandung, 30 September 2025 – Poros Pelajar Jawa Barat yang terdiri dari Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Ikatan Pelajar Putri Indonesia (IPPI) resmi menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan Naskah Akademik Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto, S.I.P., yang juga duduk di Komisi V DPRD Jabar.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi pelajar sebagai penerima manfaat utama program MBG sekaligus pihak yang terdampak langsung oleh berbagai persoalan di lapangan.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Poros Pelajar Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan massal yang terjadi selama implementasi MBG di Jawa Barat. Data terakhir mencatat 2.080 pelajar menjadi korban, tersebar di beberapa daerah: Kabupaten Bandung Barat (1.333 kasus), Garut (659 kasus), Cianjur (36 kasus), dan Tasikmalaya (52 kasus).
“Program MBG melibatkan pelajar sebagai penerima manfaat utama. Karena itu, kami merasa perlu memastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar aman, berkualitas, dan berpihak pada pelajar,” ujar Khazimi, perwakilan Poros Pelajar.
Rekomendasi Strategis
Dalam naskah akademik tersebut, Poros Pelajar Jawa Barat menyampaikan empat rekomendasi strategis prioritas tinggi:
1. Perkuat Dasar Hukum MBG – Mendesak pemerintah meningkatkan status hukum MBG menjadi minimal Peraturan Presiden (Perpres), termasuk memperketat pengawasan lelang, keamanan pangan, dan partisipasi masyarakat sipil.
2. Desentralisasi Pelaksanaan – Memberikan kewenangan lebih besar pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pengadaan dan menu bisa disesuaikan dengan kearifan lokal serta pengawasan lebih cepat.
3. Pembentukan Komite Pengawas Independen – Menghadirkan unsur akademisi, masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan perwakilan orang tua dalam komite multi-pihak untuk memantau pelaksanaan MBG secara transparan.
4. Reformasi Kemitraan Ekonomi Lokal – Menyusun ulang pola kemitraan agar berpihak pada UMKM, koperasi, dan BUMDes, sekaligus memperbaiki sistem pembayaran serta memberikan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas usaha kecil.
Poros Pelajar berharap rekomendasi ini menjadi pijakan awal perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Jawa Barat.
Gugatan Citizen Law Suite dari Garut
Di sisi lain, Pengurus Daerah PII Garut menyatakan akan segera melayangkan Gugatan Citizen Law Suite terkait tragedi keracunan massal yang menimpa pelajar di Kabupaten Garut. Gugatan ini ditujukan untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG di tingkat kabupaten serta memastikan adanya tanggung jawab hukum atas kelalaian yang merugikan siswa. (Red)
