Nusaharianmedia.com — Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiyah, mengecam keras dugaan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa kritik warga merupakan bagian dari kontrol publik yang dijamin dalam sistem demokrasi dan tidak boleh disikapi dengan cara-cara represif.
Pernyataan tersebut disampaikan Imas menanggapi polemik dugaan intimidasi yang dialami seorang warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang belakangan viral di media sosial. Peristiwa itu diduga terjadi setelah warga tersebut mengkritik kondisi jalan desa yang rusak, meskipun terdapat alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Imas, perangkat desa seharusnya memandang kritik sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman terhadap kewibawaan pemerintah desa. Ia menilai keterbukaan terhadap kritik justru menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kritik itu obat, bukan masalah. Kritik adalah wujud kepedulian dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Karena itu, saya sangat menyesalkan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang menyuarakan aspirasinya,” tegas Imas, Senin (5/1/2026).
Legislator Fraksi PKB tersebut menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk mengawasi penggunaan dana desa. Ia mengingatkan agar tidak ada upaya pembungkaman, tekanan, maupun intimidasi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Imas juga menegaskan bahwa setiap persoalan di desa semestinya diselesaikan melalui dialog yang sehat, terbuka, dan beretika. Menurutnya, musyawarah merupakan jalan terbaik untuk menjaga kondusivitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
“Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Jika ada persoalan, hadapi dengan keterbukaan dan dialog, bukan dengan cara-cara yang mencederai nilai demokrasi dan rasa keadilan,” ujarnya.
Selain itu, Imas menyoroti pentingnya transparansi dan optimalisasi pengelolaan dana desa. Ia meyakini bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel dan terbuka akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta kepercayaan masyarakat.
“Kalau fasilitas desa baik dan dana desa dimanfaatkan secara maksimal serta transparan, saya yakin warga akan merasa puas dan percaya kepada pemerintah desanya,” tambahnya.
Sebelumnya, seorang warga Garut bernama Holis Muhlisin mengaku mengalami intimidasi dari sejumlah orang yang diduga merupakan keluarga Kepala Desa Panggalih. Dugaan intimidasi tersebut terjadi setelah Holis mengkritik kondisi jalan desa yang rusak.
Holis kemudian membagikan video kejadian tersebut melalui akun Facebook pribadinya. Dalam rekaman itu terlihat beberapa orang berbicara dengan nada tinggi, bahkan salah satu di antaranya sempat meremas kerah baju Holis hingga memperlihatkan gestur seolah hendak memukul. Terdengar pula ucapan bernada ancaman yang memicu kecaman publik.
Peristiwa tersebut menuai perhatian luas dan menjadi sorotan terkait pentingnya perlindungan hak warga untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara aman dan demokratis.
Menutup pernyataannya, Imas Aan Ubudiyah berharap seluruh perangkat desa ke depan semakin mengedepankan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan desa. Ia menegaskan bahwa kritik masyarakat harus disikapi secara bijak dan konstruktif demi terwujudnya pembangunan desa yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
