Nusaharianmedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd.I., didampingi Wakil Ketua dan anggota dewan, menerima audiensi dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kabupaten Garut, Rabu (01/10/2025).
Audiensi yang digelar di Gedung DPRD Garut itu turut dihadiri Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU., Wakil Bupati Hj. Luthfianisa Putri Karlina, M.BA., serta Sekretaris Daerah Drs. H. Nurdin Yana, M.H. Kehadiran pimpinan daerah ini menunjukkan perhatian serius terhadap aspirasi para guru madrasah.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan dengan tertib dan damai. Ia menegaskan DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara guru madrasah dengan pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami di DPRD bersama Bupati dan jajaran akan berupaya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Guru madrasah adalah bagian penting dari pembangunan pendidikan di Garut, sehingga perhatian dan dukungan pemerintah menjadi hal yang utama,” ujar Aris Munandar.
Aspirasi Guru Madrasah
Dalam audiensi tersebut, guru madrasah menyampaikan lima poin aspirasi utama, yaitu:
1. Rekomendasi pengangkatan ASN/PPPK dengan dukungan Pemda kepada Pemerintah Pusat.
2. Peningkatan perhatian dari Pemerintah Daerah.
3. Penyediaan jaminan sosial seperti BPJS dan jaminan hari tua.
4. Kesetaraan hak dan kesempatan dalam kebijakan pendidikan.
5. Penyediaan kendaraan operasional.
Dukungan Pemkab
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap aspirasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Pemkab bersama DPRD akan membahas alokasi bantuan melalui APBD Perubahan.
“Tadi kita memperhatikan dan menyimak apa yang menjadi harapan mereka. Tentu saja sesuai dengan kewenangan kami insyaAllah kami penuhi. Anggaran inilah yang nantinya menjadi komitmen kita untuk membantu guru madrasah sesuai kemampuan yang kita miliki,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menambahkan dua langkah konkret:
Pemkab berkomitmen menyalurkan insentif sebesar Rp1,5 miliar untuk guru madrasah swasta yang belum tersertifikasi.
Pemkab akan mengupayakan agar guru honorer madrasah dapat masuk program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan, terutama bagi guru dari keluarga menengah ke bawah.
Bupati juga menegaskan bahwa pelayanan BPJS tetap menjadi kewajiban pemerintah, termasuk bagi para guru madrasah. Ia berharap kebijakan ini bisa segera terwujud sejalan dengan visi “Garut Hebat”.
Harapan ke Depan
Perjuangan guru madrasah dinilai tidak bisa berhenti di tingkat daerah. Diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat bersama DPR RI dan Kementerian Agama agar kesejahteraan guru madrasah swasta semakin meningkat. Dengan demikian, kualitas pendidikan madrasah pun akan ikut terangkat, menjadi investasi penting bagi masa depan generasi bangsa. (Hil)