Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut Soroti Kesiapan LKPJ 2025, Kinerja Pemkab dan DPRD Dipertanyakan Jelang 31 Maret

- Jurnalis

Jumat, 27 Maret 2026 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 27 Maret 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut (HMI) menyoroti minimnya tanda-tanda kesiapan Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD dalam penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

 

Padahal, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau secara administratif jatuh pada 31 Maret 2026.

 

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (2), yang menyebutkan bahwa penyampaian LKPJ dilakukan satu kali dalam satu tahun dan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

Namun, menjelang tenggat waktu tersebut, HMI menilai belum terlihat adanya keseriusan dari pihak eksekutif maupun legislatif. DPRD Kabupaten Garut bahkan dikabarkan belum membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam pembahasan dan evaluasi laporan.

 

Di sisi lain, pihak eksekutif juga belum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait kesiapan maupun progres penyusunan dokumen LKPJ.

Baca Juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Bayongbong Bersama Warga Lakukan PPembersihan Material Longsor di Jalan Cigedug-Cikajang

 

Ketua Umum HMI Cabang Garut, Yusup Saepul Hayat, menegaskan bahwa kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait komitmen penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

 

“Keterlambatan sinyal kesiapan ini tidak bisa dianggap sepele. LKPJ bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen evaluasi publik atas kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, HMI mempertanyakan akar persoalan tersebut, apakah disebabkan oleh belum siapnya pihak eksekutif dalam menyusun laporan atau justru kelalaian legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Menurut HMI, kedua kemungkinan tersebut sama-sama mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Garut.

 

HMI juga mengingatkan bahwa apabila LKPJ dipaksakan disampaikan tepat waktu tanpa persiapan yang matang, maka proses pembahasan berpotensi tidak optimal dan cenderung menjadi formalitas semata. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat karena DPRD tidak dapat menjalankan fungsi evaluatifnya secara maksimal.

Baca Juga :  Pemkab Garut Dianggap Arogan dalam Polemik Teras Cimanuk, Publik Minta Data Aset Dibuka

 

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), HMI Cabang Garut menyampaikan sejumlah tuntutan:

 

Mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera memberikan pernyataan resmi terkait kesiapan dan progres penyusunan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025.

 

Mendesak DPRD Kabupaten Garut untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

 

Mendorong proses penyampaian dan pembahasan LKPJ dilakukan secara transparan, partisipatif, dan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif.

 

Mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengabaikan kualitas substansi laporan demi mengejar tenggat waktu formal.

 

HMI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik.

 

“Jika persoalan ini tidak mengalami perbaikan dan hanya menjadi formalitas akibat minimnya persiapan, kami siap membawa isu ini hingga ke tingkat kementerian,” tutup Yusup.

Berita Terkait

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek
Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar
Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim
Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas
DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu
Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:35 WIB

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek

Senin, 16 November 2026 - 13:34 WIB

Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar

Minggu, 15 November 2026 - 19:44 WIB

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.

Kamis, 12 November 2026 - 21:39 WIB

Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim

Kamis, 12 November 2026 - 19:17 WIB

Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas

Berita Terbaru