Oknum Dinas Diduga Terlibat Lembaga Fiktif, Aktivis Desak Audit Pendidikan Garut Selatan

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 01/07/25 — Sebuah dugaan penyimpangan mencuat di Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut. Sebuah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma’arif diduga tidak memiliki aktivitas belajar-mengajar maupun siswa aktif, namun tetap menerima anggaran pendidikan dari pemerintah.

Informasi ini beredar luas di kalangan masyarakat dan aktivis pendidikan di Garut Selatan, yang menyebut bahwa lembaga tersebut tidak pernah menjalankan proses pendidikan secara nyata di lapangan. Bahkan, sejumlah warga mengaku tidak mengetahui keberadaan siswa maupun kegiatan belajar di lokasi tersebut.

Baca Juga :  Ipda Indra Koncara Tekankan Pendidikan Karakter di SMAN 28 Garut Lewat Program Jum'at Curhat

“Gedungnya seperti ada, tapi sepi. Kami tidak pernah lihat siswa, apalagi kegiatan belajar. Tapi tiap tahun kabarnya tetap dapat dana,” ujar salah satu tokoh masyarakat Mekarsari yang enggan disebut namanya.

 

Dugaan Keterlibatan Oknum Dinas Pendidikan Dan Dewan Pendidikan Mulai Mencuat Di Pembicaraan Kalangan Aktivis Di Garut

Sejumlah pihak menduga ada keterlibatan oknum di lingkup dinas pendidikan dan unsur dewan yang sengaja membiarkan atau bahkan mendukung keberadaan lembaga fiktif tersebut, demi kepentingan tertentu.

Baca Juga :  Serap Aspirasi Warga dalam Reses Masa Sidang II di Cipicung, Yudha Puja Turnawan Fokus Kesehatan, Infrastruktur, dan Pendidikan

Aktivis dan masyarakat meminta inspektorat daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dan Kemenag segera melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas lembaga pendidikan nonformal maupun keagamaan di wilayah selatan Garut.

 

Audit faktual terhadap PKBM dan MTs yang menerima anggaran namun tidak aktif

Evaluasi dan transparansi data penerima BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan BOS

Penindakan tegas jika terbukti ada unsur korupsi, manipulasi data, atau lembaga fiktif

Berita Terkait

“Ada Apa dengan Dinsos Garut?” Sengketa Lahan Sekolah Rakyat di Samarang Tak Kunjung Tuntas
Ingin Kerja ke Jepang? LPK Bogakabisa Siapkan Beasiswa Kaigo dan Pelatihan Skill Worker, Solusi Karier Internasional bagi Generasi Muda Garut
Ramadan Penuh Berkah, Polres Garut dan Bhayangkari Bagikan Ratusan Takjil Gratis
Operasi Pekat Selama Ramadhan, Aparat Gabungan Tertibkan Tempat Hiburan dan Sita Puluhan Botol Miras
KAMMI Garut Soroti Lemahnya Pengawasan Peredaran Miras di Kabupaten Garut
Kajian Ramadhan DPD KNPI Garut Angkat Fikih Era Digital, Cetak Generasi Muda Berintegritas
Kolaborasi Lintas Sektor, Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan Pastikan CSR Bank BJB dan BPR Garut Siap Bangun Rumah Layak bagi Hani,
HAMIDA Garut Deklarasikan Pakta Integritas, Dukung H. Aten Munajat Pimpin DPC PPP
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 13:21 WIB

“Ada Apa dengan Dinsos Garut?” Sengketa Lahan Sekolah Rakyat di Samarang Tak Kunjung Tuntas

Senin, 2 Maret 2026 - 20:02 WIB

Ingin Kerja ke Jepang? LPK Bogakabisa Siapkan Beasiswa Kaigo dan Pelatihan Skill Worker, Solusi Karier Internasional bagi Generasi Muda Garut

Jumat, 27 Februari 2026 - 20:16 WIB

Ramadan Penuh Berkah, Polres Garut dan Bhayangkari Bagikan Ratusan Takjil Gratis

Jumat, 27 Februari 2026 - 02:29 WIB

Operasi Pekat Selama Ramadhan, Aparat Gabungan Tertibkan Tempat Hiburan dan Sita Puluhan Botol Miras

Rabu, 25 Februari 2026 - 12:59 WIB

KAMMI Garut Soroti Lemahnya Pengawasan Peredaran Miras di Kabupaten Garut

Berita Terbaru