Nusaharianmedia.com — Ratusan massa aksi menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jumat (29/8/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan para anggota legislatif yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi serta amanah rakyat.
Dalam orasinya, demonstran menyoroti kasus meninggalnya seorang driver ojek online (ojol) di Jakarta pada Kamis (28/8/2025), yang hingga kini dinilai belum mendapat penanganan hukum secara adil. Massa menuntut Polri lebih berpihak kepada rakyat kecil dan menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap masyarakat.
Aksi yang digelar di depan kantor DPRD Garut sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Namun, berkat pengawalan ketat, situasi akhirnya berangsur kondusif.
Dalam nota aspirasi yang diserahkan kepada perwakilan Fraksi DPRD Garut, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama, yakni:
1. Menghentikan tindakan represif kepolisian terhadap aksi unjuk rasa maupun aspirasi masyarakat.
2. Mendesak adanya reformasi internal di tubuh Polri.
3. Menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.
4. Mengutuk segala bentuk tindakan represif aparat terhadap rakyat.
5. Menuntut transparansi dalam penanganan kasus meninggalnya driver ojol di Jakarta.
6. Meminta DPRD Garut menyampaikan nota komisi kepada pimpinan DPR RI.
7. Menekankan fungsi pengawasan DPRD, termasuk hak interpelasi terkait persoalan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
8. Menggelar mimbar bebas bersama mahasiswa, pemuda, dan masyarakat pada 5 September 2025.
9. Menuntut kesetiaan penuh Fraksi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya terkait regulasi di DPR RI.
Koordinator aksi, Azhar Al Gifari, menegaskan pihaknya akan terus mengawal isu-isu krusial di Garut hingga ada langkah nyata dari aparat penegak hukum maupun lembaga legislatif.
> “Kami tidak akan berhenti bersuara sampai ada keadilan yang ditegakkan dan DPRD benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Azhar.
Massa berharap DPRD Garut segera menindaklanjuti aspirasi tersebut demi terciptanya keadilan dan tegaknya demokrasi, baik di daerah maupun secara nasional.
