Nusaharianmedia.com 16 April 2026 – Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut kian menjadi sorotan. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor komunikasi publik dinilai belum sebanding dengan kualitas layanan informasi yang diterima masyarakat.
Kritik datang dari Aktivis Ruang Rakyat Garut, Eldy Supriadi, yang menilai Diskominfo belum mampu menjalankan fungsi strategisnya secara optimal. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, menurutnya, Diskominfo seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin keterbukaan informasi publik.
Namun, kondisi di lapangan dinilai menunjukkan hal sebaliknya. Akses masyarakat terhadap informasi program pemerintah masih terbatas, tidak merata, dan belum mencerminkan prinsip transparansi yang semestinya dijunjung tinggi.
“Dengan anggaran yang tidak kecil, seharusnya kualitas komunikasi publik jauh lebih baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya—informasi program dan penggunaan anggaran masih minim, bahkan terkesan tertutup,” ujar Eldy.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-SKPD yang semestinya berada dalam kendali Diskominfo. Minimnya publikasi dari berbagai perangkat daerah dinilai menjadi indikasi bahwa fungsi integrasi informasi belum berjalan efektif.
“Diskominfo seharusnya menjadi pusat kendali informasi daerah. Namun yang terlihat saat ini, perannya belum mampu mengonsolidasikan komunikasi lintas OPD secara sistematis,” tambahnya.
Selain itu, Eldy menilai Diskominfo masih lamban dalam merespons aspirasi publik. Keluhan masyarakat yang kerap muncul di ruang publik, termasuk media sosial, dinilai belum mendapatkan tanggapan yang cepat dan solutif.
“Banyak aspirasi yang sebenarnya bisa difasilitasi melalui kanal resmi. Tapi faktanya, kehadiran Diskominfo dalam menjembatani itu hampir tidak terasa,” tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas penggunaan anggaran di sektor komunikasi dan informatika. Jika terus dibiarkan, lemahnya komunikasi publik berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Eldy pun mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Diskominfo, tidak hanya dari sisi program, tetapi juga strategi komunikasi dan akuntabilitas anggaran.
Ia menekankan bahwa komunikasi publik tidak boleh bersifat satu arah. Pemerintah, kata dia, harus membangun pola komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sudah saatnya ada perubahan konkret. Diskominfo harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam struktur birokrasi,” pungkasnya.
Kritik ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera berbenah, agar fungsi komunikasi publik tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (Hil)
Penulis : Hilman
Editor : Tim nusaharianmedia
