Nusaharianmedia.com 05 Maret 2026 – Koalisi Mahasiswa Kabupaten Garut menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Garut sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dalam satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Aksi tersebut diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan diwarnai dengan orasi serta pertunjukan teatrikal.
Dalam aksi simbolik itu, mahasiswa menggambarkan Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Garut seolah-olah “diadili oleh rakyat” atas berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan. Teatrikal tersebut menjadi gambaran kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan penegakan hukum di Kabupaten Garut.
Pernyataan Ketua BEM
Ketua BEM yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Garut menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas minimnya ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa.
Ia menyampaikan bahwa satu tahun masa kepemimpinan seharusnya sudah menunjukkan arah kebijakan yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Satu tahun memimpin bukan lagi masa percobaan, melainkan masa pengabdian. Seharusnya sudah terlihat arah kebijakan dan dampaknya,” ujarnya dalam orasi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Garut belum maksimal dalam menyikapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketimpangan sosial, tingginya angka kemiskinan ekstrem, hingga masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum tertangani secara serius.
Ketua BEM juga menyoroti gaya komunikasi pemerintah daerah yang dinilai lebih aktif di media sosial dibanding membuka ruang diskusi langsung dengan masyarakat maupun kalangan akademisi.
Orasi Mahasiswa: Soroti Sosial dan Penegakan Hukum
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh perwakilan mahasiswa lintas kampus, massa aksi secara tegas menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Garut. Mereka menilai kebijakan yang dijalankan belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat kecil.
Mahasiswa juga mendesak transparansi dan kejelasan penegakan hukum atas meninggalnya tiga warga dalam rangkaian pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Mereka menilai hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
“Kami menilai kinerjanya stagnan dan lebih banyak tampil di media sosial,” ujar salah satu orator.
Dalam orasi lainnya, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai agen kontrol sosial.
Mereka mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutup ruang dialog karena hal tersebut berpotensi memicu aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk melihat arah dan capaian kebijakan. Kami hadir untuk memberikan catatan, bukan sekadar kritik, tetapi juga solusi,” tegas koordinator lapangan aksi.
Refleksi dan Penegasan Sikap
Menjelang akhir kegiatan, massa aksi menggelar refleksi dengan menyalakan lilin serta melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan atas insiden yang menyebabkan tiga warga meninggal dunia. Momen tersebut sekaligus menjadi simbol perenungan atas berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan.
Koalisi Mahasiswa Garut menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah konkret untuk mendorong pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Mereka berharap evaluasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Garut ke depan. (Hil)
