Nusaharianmedia.com – Polemik terkait dugaan kemarahan mantan Bupati Garut, Agus Supriyadi, atas pembangunan pabrik Ciomy di kawasan Cireungit akhirnya menemui titik terang. Klarifikasi yang disampaikan langsung oleh Agus menegaskan bahwa isu yang berkembang tidak sepenuhnya mencerminkan substansi persoalan.
Dalam konferensi pers di Tarogong Kaler, Selasa (24/03/2026), Agus meluruskan narasi yang menyebut dirinya “murka”. Ia menilai istilah tersebut berlebihan dan tidak menggambarkan sikap yang sebenarnya.
“Bukan marah seperti yang diberitakan. Ini lebih kepada miskomunikasi. Saya hanya mempertanyakan kejelasan terkait lahan pribadi saya yang terdampak,” ujarnya.
Antara Kepentingan Pribadi dan Persepsi Publik
Agus menegaskan, pernyataannya sebelumnya disampaikan dalam kapasitas sebagai warga, bukan sebagai mantan kepala daerah. Ia ingin persoalan ini ditempatkan secara proporsional sebagai isu kepemilikan lahan yang wajar dipertanyakan siapa pun.
Sebagian lahannya berada di sekitar proyek pembangunan pabrik di Kampung Cireungit, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul. Kedekatan lokasi tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi dampak terhadap hak kepemilikannya.
“Sebagai warga, tentu saya punya hak untuk memastikan. Apalagi ini menyangkut aset pribadi,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa dirinya melakukan intervensi atau menolak investasi yang masuk ke daerah.
Kepastian Hukum di Tengah Arus Investasi
Lebih jauh, Agus menekankan bahwa inti persoalan bukan pada penolakan pembangunan, melainkan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan batas lahan.
Menurutnya, di tengah meningkatnya arus investasi, aspek legalitas dan transparansi harus menjadi prioritas utama. Setiap proyek, khususnya berskala industri, harus menjamin tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.
“Kalau semua jelas sejak awal, baik batas lahan maupun prosesnya, maka tidak akan ada ruang bagi konflik,” ujarnya.
Ia juga mendorong komunikasi terbuka antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mencegah informasi parsial yang berpotensi menimbulkan spekulasi.
Kritik terhadap Framing Media
Dalam kesempatan tersebut, Agus turut menyoroti pemberitaan yang dinilainya kurang proporsional. Ia menyayangkan penggunaan diksi yang cenderung provokatif sehingga membentuk persepsi seolah-olah terjadi konflik besar.
“Framing yang kurang tepat bisa membentuk opini yang keliru. Padahal substansinya berbeda,” katanya.
Ia menekankan pentingnya akurasi dan verifikasi dalam kerja jurnalistik, terutama ketika menyangkut tokoh publik dan isu pembangunan yang sensitif.
Cerminan Tantangan Nasional
Kasus ini tidak hanya menjadi dinamika lokal di Garut, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam pembangunan nasional. Percepatan investasi di berbagai daerah kerap bersinggungan dengan persoalan lahan, transparansi, dan komunikasi publik.
Tanpa pengelolaan yang baik, ketiga aspek tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman hingga konflik sosial. Karena itu, pendekatan dialogis dan keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga stabilitas di tengah pembangunan.
Harapan Redam Polemik
Dengan klarifikasi ini, Agus berharap polemik yang sempat berkembang dapat segera mereda dan tidak lagi memicu interpretasi keliru di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan iklim yang kondusif serta memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan hak warga.
“Yang penting semuanya jelas dan transparan. Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi hak masyarakat juga harus terlindungi,” pungkasnya.
Penulis : Hilman
Editor : Tim Nusaharianmedia
