Nusaharianmedia.com 25 April 2026– Rencana pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut yang dijadwalkan pada 26 April 2026 di Pesantren Zawiyah menuai penolakan luas. Sebanyak 35 dari 42 Pengurus Anak Cabang (PAC) menyatakan sikap tegas menolak lokasi kegiatan yang dinilai tidak netral.
Sikap tersebut mengemuka dalam pertemuan Forum PAC PPP Kabupaten Garut sebagai bagian dari konsolidasi menjelang Muscab. Ketua PAC Karangpawitan, Oleh, menyebut pertemuan itu sebagai langkah menyikapi pelaksanaan Muscab yang dinilai bermasalah, khususnya terkait penentuan lokasi.
“Ini bagian dari persiapan menghadapi Muscab PPP Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan besok, 26 April. Kami, 35 PAC, bersepakat menolak lokasi di Pesantren Zawiyah karena dinilai tidak netral, di mana di lokasi tersebut terdapat salah satu kandidat,” ujarnya.
Menurutnya, Muscab sebagai forum demokrasi internal partai seharusnya digelar di tempat yang benar-benar netral guna menjamin keadilan bagi seluruh kandidat. Ia menilai penggunaan pesantren berpotensi mencederai prinsip tersebut apabila memiliki keterkaitan dengan salah satu pihak yang berkontestasi.
“Kalau bicara demokrasi, seharusnya dilaksanakan di tempat yang tidak memiliki hubungan dengan kandidat mana pun. Pesantren memang memiliki fungsi pendidikan, termasuk pendidikan politik, namun tidak layak dijadikan arena politik praktis untuk menentukan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan keterkaitan lokasi dengan salah satu calon ketua yang dinilai dapat menciptakan ketidakadilan.
“Di lokasi tersebut ada salah satu calon. Bagi kami ini tidak fair. Kami siap bertarung secara terbuka, tetapi harus di tempat yang netral,” tambahnya.
Selain persoalan netralitas, isu perizinan turut menjadi sorotan. Hingga menjelang pelaksanaan, pihaknya mengaku belum mendapatkan kepastian terkait izin resmi kegiatan.
“Kami belum mendapat kepastian soal izin. Ini hajat besar partai. Kalau tidak ada izin, secara aturan dan AD/ART jelas tidak sah,” katanya.
Forum PAC juga menyatakan akan mengambil langkah tegas apabila Muscab tetap dipaksakan tanpa izin, termasuk kemungkinan aksi dan meminta penjelasan kepada pihak kepolisian.
“Kalau dipaksakan tanpa izin, kami akan aksi. Kami juga akan menanyakan kepada pihak kepolisian terkait mekanisme yang terjadi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, para PAC berencana membawa persoalan ini ke tingkat provinsi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP jika tidak ada penyelesaian di tingkat daerah.
Dari hasil konsolidasi, 35 PAC menyatakan tidak akan menghadiri Muscab apabila tetap dilaksanakan di lokasi yang dipersoalkan. Mereka menegaskan penolakan bukan terhadap pelaksanaan Muscab, melainkan terhadap lokasi yang dianggap tidak memenuhi prinsip netralitas.
“Kami sepakat Muscab tetap dilaksanakan, tetapi bukan di lokasi itu. Harapan kami dipindahkan ke tempat yang lebih netral agar ada asas keadilan bagi seluruh kandidat,” pungkasnya.
Penolakan mayoritas PAC ini diperkirakan berdampak signifikan terhadap jalannya Muscab, mengingat mereka merupakan pemilik suara dalam forum tersebut.
Desakan Evaluasi Lokasi
Polemik lokasi Muscab di Pesantren Zawiyah terus berkembang. Di tengah penolakan mayoritas PAC, muncul pertanyaan mengenai ketersediaan alternatif lokasi yang lebih netral.
Sejumlah PAC menilai, meskipun ada arahan dari DPP PPP untuk mendorong pelaksanaan Muscab di lingkungan pesantren sebagai bagian dari penguatan identitas partai, hal itu tidak seharusnya mengesampingkan prinsip netralitas.
“Pesantren memang bagian dari identitas PPP, namun dalam konteks Muscab yang juga ajang kompetisi, netralitas harus dijaga. Apakah tidak ada tempat lain yang steril dari kepentingan kandidat?” ungkap salah satu perwakilan PAC.
Mengacu pada AD/ART PPP, tidak ada kewajiban mutlak bahwa Muscab harus dilaksanakan di pesantren tertentu. Kebijakan tersebut dinilai lebih bersifat strategis, bukan aturan teknis yang mengikat.
Para PAC menegaskan tidak menolak pelaksanaan Muscab di pesantren secara umum, melainkan mempermasalahkan lokasi yang dinilai memiliki afiliasi dengan salah satu kandidat.
“Kalau memang di pesantren, kami tidak keberatan. Tapi pilih yang benar-benar netral,” tegasnya.
Desakan pun menguat kepada PLT Panitia Pelaksana (Panpel) agar mempertimbangkan aspirasi mayoritas PAC. DPP PPP juga diminta mengevaluasi kebijakan agar tidak memicu konflik internal di daerah.
Para PAC berharap solusi kompromi, seperti pemindahan lokasi ke tempat yang lebih netral, sehingga nilai ideologis partai tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Hingga kini, keputusan akhir masih dinantikan. Sikap PLT Panpel dan respons DPP PPP akan menjadi penentu apakah Muscab dapat berlangsung kondusif atau justru tertunda akibat minimnya partisipasi mayoritas PAC.
Penulis : Hilman
Editor : Tim nusaharianmedia
