Nusaharianmedia.com 22 April 2026 – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, suhu politik internal partai kian memanas. Polemik yang semula beredar sebagai isu kini menjelma menjadi gelombang penolakan terbuka dari sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang menilai proses Muscab tidak lagi berada di jalur netralitas.
Kecurigaan mengerucut pada penetapan lokasi Muscab yang dinilai sarat kepentingan. Sejumlah kader menilai keputusan tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario yang diduga telah disusun untuk menguntungkan pihak tertentu. Lokasi yang dipilih bahkan disebut memiliki kedekatan dengan salah satu kandidat ketua, memperkuat dugaan adanya “pengondisian” sejak awal.
Situasi ini memicu kemarahan di tingkat akar rumput. Ketua PAC Dapil 6 menjadi salah satu suara paling lantang. Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut marwah demokrasi di tubuh partai.
“Ini bukan soal tempat semata. Ini soal integritas. Kalau sejak awal sudah ada indikasi di-setting, lalu di mana letak keadilan bagi kader? Muscab ini jangan dijadikan alat legitimasi kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan panitia agar tidak memaksakan keputusan yang berpotensi memicu konflik lebih besar. Menurutnya, Muscab seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan kompetisi sehat, bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan hasil yang telah “dikunci”.
“Jangan jadikan Muscab ini panggung sandiwara politik. Kalau prosesnya tidak jujur, jangan harap kader akan diam. Perlawanan pasti terjadi,” lanjutnya dengan nada keras.
Gelombang penolakan disebut tidak hanya datang dari satu wilayah. Sejumlah PAC lain dikabarkan tengah bersiap mengambil langkah serupa. Jika tuntutan tidak direspons, bukan tidak mungkin penolakan akan meluas dan berujung pada delegitimasi hasil Muscab itu sendiri.
Ironisnya, di tengah meningkatnya tensi, panitia Muscab PPP Kabupaten Garut belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru dinilai memperkeruh situasi sekaligus memperkuat dugaan adanya kepentingan yang sengaja disembunyikan. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama justru terkesan diabaikan.
Desakan pun kian menguat: panitia diminta segera memindahkan lokasi Muscab ke tempat yang benar-benar netral dan terbuka, serta memastikan seluruh proses berjalan jujur dan adil. Jika tidak, Muscab berpotensi kehilangan legitimasi bahkan sebelum dimulai.
Polemik ini menjadi alarm serius bagi PPP Garut. Jika dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya pelaksanaan Muscab yang terancam, tetapi juga kepercayaan kader terhadap mekanisme demokrasi internal partai bisa runtuh. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah konflik berkepanjangan yang sulit dipulihkan.
Penulis : Hilman
Editor : Tim nusaharianmedia
