HMI Cabang Garut Desak DPRD Segera Susun Kode Etik dan Tata Beracara BK

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 3 Maret 2025 - 15:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menyoroti ketiadaan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) di DPRD Kabupaten Garut. Kritik ini muncul setelah dua kali permohonan data dan audiensi yang diajukan HMI tidak mendapatkan respons memadai dari pihak legislatif.

Ketua Umum HMI Cabang Garut, Yusup Saepul Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan data kode etik dan tata beracara BK DPRD pada 19 Februari 2025. Namun, hingga kini belum ada jawaban resmi dari DPRD terkait hal tersebut.

“Kami melihat ada kurangnya transparansi dalam tubuh DPRD Kabupaten Garut. Kode etik dan tata beracara BK seharusnya menjadi pedoman bagi para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya,” ujar Yusup. Senin,(03/03/2025).

Tak kunjung mendapat respons, HMI Cabang Garut kembali melayangkan surat audiensi pada 24 Februari 2025 untuk berdialog langsung dengan DPRD. Namun, bukannya memberikan kepastian, pihak legislatif justru meminta audiensi dijadwalkan ulang tanpa alasan yang jelas.

“Kami mempertanyakan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsinya. Bagaimana bisa sebuah lembaga legislatif tidak memiliki aturan baku yang mengatur etika dan kedisiplinan anggotanya?” tambah Yusup.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, dan Ketua BK DPRD Garut, Endang, belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini.

Sebagai bentuk tekanan, HMI Cabang Garut menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini hingga DPRD menyusun dan menetapkan produk hukum terkait kode etik dan tata beracara BK. Bahkan, jika dalam waktu dekat masih belum ada kejelasan, HMI berencana menggelar aksi audiensi langsung ke DPRD, yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada Kamis pekan ini.

Masyarakat pun menunggu langkah konkret DPRD Kabupaten Garut dalam merespons tuntutan ini, mengingat kode etik dan tata beracara BK merupakan elemen penting dalam menjaga kredibilitas lembaga legislatif. (Red)

Baca Juga :  Dera Hermana, Politisi PDIP Sekaligus Aktivis Garut : Aksi Protes Masyarakat Garut Terhadap Pembuangan Sampah dari Kota Bandung Ke TPA Pasir Bajing

Berita Terkait

BPS Garut Raih 8 Penghargaan dari KPPN, Diharapkan Terus Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran
KNPI Garut Putuskan Aklamasi, Agil Sahrizal Jadi Satu-satunya Kandidat
Di setiap langkah, kita mencari arti… 🌙 Di setiap napas, kita rindu akan makna sejati…
Radit Julian Desak Pemerintah Segera Atasi Defisit RSUD dr. Slamet Garut
RSUD dr. Slamet Alami Defisit Keuangan, Pelayanan Kesehatan Warga Garut Terancam
RSU dr. Slamet di Ujung Tanduk: Nyawa Rakyat Garut Taruhan Politik Anggaran?
Basarnas dan perwakilan tenaga ahli dari DPR RI Dorong Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan di Garut
Setelah Viral di Media Online, BAZNAS Garut Turun Tangan Bantu Pak Yaman, Guru Honorer Difabel Bergaji Rp90 Ribu
Berita ini 70 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 22:24 WIB

BPS Garut Raih 8 Penghargaan dari KPPN, Diharapkan Terus Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran

Kamis, 28 Agustus 2025 - 21:59 WIB

KNPI Garut Putuskan Aklamasi, Agil Sahrizal Jadi Satu-satunya Kandidat

Kamis, 28 Agustus 2025 - 19:31 WIB

Di setiap langkah, kita mencari arti… 🌙 Di setiap napas, kita rindu akan makna sejati…

Kamis, 28 Agustus 2025 - 14:28 WIB

Radit Julian Desak Pemerintah Segera Atasi Defisit RSUD dr. Slamet Garut

Kamis, 28 Agustus 2025 - 12:43 WIB

RSUD dr. Slamet Alami Defisit Keuangan, Pelayanan Kesehatan Warga Garut Terancam

Berita Terbaru