Forum Pemerhati Lingkungan Garut Kritik Absennya Bupati di Forum Audiensi Lingkungan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com – Komisi II DPRD Kabupaten Garut menggelar audiensi bersama Forum Pemerhati Lingkungan Garut yang diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Garut, Suprih Rozikin, SH, MH, didampingi anggota Komisi II Dadan Wadiansyah, S.Ip,. dan H. Imat Rohimat, S.Ip., M.M. Audiensi tersebut membahas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) serta lemahnya implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Garut.

 

Dalam audiensi tersebut, Tedi Sutardi selaku perwakilan Forum Pemerhati Lingkungan Garut menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan hasil kajian mendalam berbasis teori hukum dan regulasi yang berlaku, khususnya terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Audiensi ini adalah bagian dari kajian pemerhati lingkungan mengenai tanggung jawab perusahaan atau TJSL. Di sini jelas ada regulasi pemerintahan daerah yang seharusnya menjawab capaian pendapatan daerah Kabupaten Garut. Secara global, CSR itu bisa dihitung,” ujar Tedi.

 

Tedi menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pihak penting dalam audiensi tersebut, baik dari unsur SKPD terkait maupun Kepala Daerah. Ia menyoroti absennya Bupati Garut dalam setiap pembahasan audiensi lingkungan.

 

“Sangat kami herankan, Bupati Garut hampir tidak pernah hadir dalam audiensi yang membahas isu lingkungan. Padahal dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditegaskan bahwa Kabupaten Garut merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan,” tegasnya.

Baca Juga :  Kapten Caj (K) Muji Rahayu Jadi Danramil Samarang, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat

 

Ia menjelaskan bahwa dalam regulasi tersebut juga terdapat pasal yang menyebutkan adanya tanggung jawab setiap pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, forum pemerhati lingkungan merasa memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan tata ruang dan lingkungan.

 

Lebih lanjut, Tedi memaparkan potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang dinilai belum diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan data yang disampaikannya, PAD dari sektor wisata Kabupaten Garut tercatat sekitar Rp54 miliar per tahun. Jika dihitung secara global, pendapatan perusahaan wisata di Garut diperkirakan mencapai Rp408 miliar per tahun.

 

“Jika mengacu pada ketentuan CSR, seharusnya ada sekitar Rp9,8 miliar dana CSR yang bisa dikelola. Namun faktanya, tanggung jawab terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, RTH baru mencapai 19 persen, padahal kewajiban pemerintah daerah adalah 30 persen dari luas kota,” jelasnya.

 

Selain itu, Tedi menegaskan bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban menyediakan RTH privat sebesar 20 persen dan RTH publik 10 persen. Namun realisasi di lapangan dinilai masih jauh dari ketentuan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Garut Aris Munandar,S.Pd: "Mari Kita Hijaukan Langit dan Jaga Bumi"

 

Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan Bupati Garut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan pembangunan daerah. Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah dalam forum strategis seperti audiensi lingkungan justru memperlemah upaya perlindungan lingkungan dan optimalisasi PAD.

 

Dalam audiensi tersebut, Forum Pemerhati Lingkungan Garut menyampaikan dua poin permintaan kepada DPRD. Pertama, agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (PJSL/TJSL) dicatat secara resmi dalam notulen rapat. Kedua, mendorong dilaksanakannya rapat lanjutan FGD untuk merencanakan program ke depan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

 

“Kami berharap ke depan ada sinergi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga. Jangan sampai tindak lanjut hanya melibatkan DPRD, perusahaan, dan instansi tertentu tanpa melibatkan masyarakat,” katanya.

 

Tedi menegaskan bahwa masyarakat dalam konteks ini mencakup berbagai unsur, mulai dari LSM, wartawan, petani, hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar tata ruang sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan fungsi kawasan, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

 

“Tujuan akhirnya adalah lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera, sehat, dan pembangunan berjalan berkelanjutan. Untuk itu, kami menegaskan kembali, Bupati Garut seharusnya hadir dalam forum-forum penting seperti ini,” pungkasnya. (Hil)

Berita Terkait

Saka Kencana Garut Resmi Dilantik, DPPKBPPPA dan Gerakan Pramuka Perkuat Sinergi Bangun Generasi Berkarakter serta Keluarga Berkualitas
DPPKBPPPA Garut Perkuat Edukasi Anti-Kekerasan di MPLS SMPN 2 Garut, Dorong Terwujudnya Sekolah Ramah Anak
Hadiri Pelantikan Bobotoh Kolot Distrik Garut, Wakil Ketua DPRD Ayi Suryana Siap Dukung dan Fasilitasi Kegiatan Sosial serta Kemanusiaan
Tiga Minggu Mangkrak, Aduan Dugaan Korupsi GOR Desa Tambaksari TA 2022 di Kejari Garut Tanpa Kejelasan
Lewat Pendidikan Politik, Ketua DPD Demokrat Jabar Anton Tekankan Soliditas Kader dan Targetkan Penambahan Kursi DPRD pada Pemilu 2029
KOSGORO 1957 Garut Dukung Semangat Demokrasi, Pencalonan Bupati sebagai Ketua Golkar Dinilai Selaras dengan Semangat Pengabdian dan Pembangunan Daerah
Jelang Musda Golkar Garut, KIM-PG Resmi Dukung Abdusy Syakur Amin Pimpin DPD, Optimistis Perkuat Soliditas Partai Menuju Pemilu 2029
LASQI Garut Gelar Festival Seni Islami Tingkat Jawa Barat, Jadi Ajang Pelestarian Budaya dan Pencarian Talenta Muda
Berita ini 103 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 13 Juli 2026 - 23:28 WIB

Saka Kencana Garut Resmi Dilantik, DPPKBPPPA dan Gerakan Pramuka Perkuat Sinergi Bangun Generasi Berkarakter serta Keluarga Berkualitas

Senin, 13 Juli 2026 - 22:52 WIB

DPPKBPPPA Garut Perkuat Edukasi Anti-Kekerasan di MPLS SMPN 2 Garut, Dorong Terwujudnya Sekolah Ramah Anak

Senin, 13 Juli 2026 - 06:27 WIB

Hadiri Pelantikan Bobotoh Kolot Distrik Garut, Wakil Ketua DPRD Ayi Suryana Siap Dukung dan Fasilitasi Kegiatan Sosial serta Kemanusiaan

Sabtu, 11 Juli 2026 - 09:24 WIB

Tiga Minggu Mangkrak, Aduan Dugaan Korupsi GOR Desa Tambaksari TA 2022 di Kejari Garut Tanpa Kejelasan

Rabu, 8 Juli 2026 - 22:24 WIB

KOSGORO 1957 Garut Dukung Semangat Demokrasi, Pencalonan Bupati sebagai Ketua Golkar Dinilai Selaras dengan Semangat Pengabdian dan Pembangunan Daerah

Berita Terbaru