Forum Pemerhati Lingkungan Garut Kritik Absennya Bupati di Forum Audiensi Lingkungan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com – Komisi II DPRD Kabupaten Garut menggelar audiensi bersama Forum Pemerhati Lingkungan Garut yang diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Garut, Suprih Rozikin, SH, MH, didampingi anggota Komisi II Dadan Wadiansyah, S.Ip,. dan H. Imat Rohimat, S.Ip., M.M. Audiensi tersebut membahas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) serta lemahnya implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Garut.

 

Dalam audiensi tersebut, Tedi Sutardi selaku perwakilan Forum Pemerhati Lingkungan Garut menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan hasil kajian mendalam berbasis teori hukum dan regulasi yang berlaku, khususnya terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Audiensi ini adalah bagian dari kajian pemerhati lingkungan mengenai tanggung jawab perusahaan atau TJSL. Di sini jelas ada regulasi pemerintahan daerah yang seharusnya menjawab capaian pendapatan daerah Kabupaten Garut. Secara global, CSR itu bisa dihitung,” ujar Tedi.

 

Tedi menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pihak penting dalam audiensi tersebut, baik dari unsur SKPD terkait maupun Kepala Daerah. Ia menyoroti absennya Bupati Garut dalam setiap pembahasan audiensi lingkungan.

 

“Sangat kami herankan, Bupati Garut hampir tidak pernah hadir dalam audiensi yang membahas isu lingkungan. Padahal dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditegaskan bahwa Kabupaten Garut merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan,” tegasnya.

Baca Juga :  KETUA DPC GMNI GARUT SOROTI ANGGARAN PEMBINAAN DISIPLIN ASN DISDIK GARUT DI YOGYAKARTA, DI TENGAH SERUAN BUPATI KEMBANGKAN WISATA LOKAL

 

Ia menjelaskan bahwa dalam regulasi tersebut juga terdapat pasal yang menyebutkan adanya tanggung jawab setiap pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, forum pemerhati lingkungan merasa memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan tata ruang dan lingkungan.

 

Lebih lanjut, Tedi memaparkan potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang dinilai belum diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan data yang disampaikannya, PAD dari sektor wisata Kabupaten Garut tercatat sekitar Rp54 miliar per tahun. Jika dihitung secara global, pendapatan perusahaan wisata di Garut diperkirakan mencapai Rp408 miliar per tahun.

 

“Jika mengacu pada ketentuan CSR, seharusnya ada sekitar Rp9,8 miliar dana CSR yang bisa dikelola. Namun faktanya, tanggung jawab terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, RTH baru mencapai 19 persen, padahal kewajiban pemerintah daerah adalah 30 persen dari luas kota,” jelasnya.

 

Selain itu, Tedi menegaskan bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban menyediakan RTH privat sebesar 20 persen dan RTH publik 10 persen. Namun realisasi di lapangan dinilai masih jauh dari ketentuan.

Baca Juga :  RSUD dr. Slamet Garut Raih Juara I Lomba Inovasi 2025, Bupati Tekankan Pentingnya SDM Unggul

 

Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan Bupati Garut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan pembangunan daerah. Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah dalam forum strategis seperti audiensi lingkungan justru memperlemah upaya perlindungan lingkungan dan optimalisasi PAD.

 

Dalam audiensi tersebut, Forum Pemerhati Lingkungan Garut menyampaikan dua poin permintaan kepada DPRD. Pertama, agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (PJSL/TJSL) dicatat secara resmi dalam notulen rapat. Kedua, mendorong dilaksanakannya rapat lanjutan FGD untuk merencanakan program ke depan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

 

“Kami berharap ke depan ada sinergi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga. Jangan sampai tindak lanjut hanya melibatkan DPRD, perusahaan, dan instansi tertentu tanpa melibatkan masyarakat,” katanya.

 

Tedi menegaskan bahwa masyarakat dalam konteks ini mencakup berbagai unsur, mulai dari LSM, wartawan, petani, hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar tata ruang sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan fungsi kawasan, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

 

“Tujuan akhirnya adalah lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera, sehat, dan pembangunan berjalan berkelanjutan. Untuk itu, kami menegaskan kembali, Bupati Garut seharusnya hadir dalam forum-forum penting seperti ini,” pungkasnya. (Hil)

Berita Terkait

FKDT Garut Buka Suara soal Dugaan Pungli, Biaya di Atas Rp25 Ribu Disebut Hasil Musyawarah Wali Murid
PJU Jalan Guntur Padam, Aktivis prodem Dadang Celi kritisi Kinerja Dishub Garut
Kajian Hukum Pencalonan Ketua DPD Golkar Garut: Diskresi Dinilai Konstitusional, Namun Picu Perdebatan Internal
Perumda Tirta Intan Optimalkan Layanan, Siap Perluas Akses Air Bersih di Garut
“4 Bulan Tanpa Tindakan, Wildan Doggar Bongkar Buruknya Respons PLN”
Hardiknas 2026: Ketua DPRD Garut Aris Munandar Pastikan Pengisian Kepala Sekolah Segera Tuntas
Cegah Cyberbullying, DPPKBPPPA Garut Gaungkan Bela Negara Digital dan Peran Orang Tua
Perkuat Perlindungan Anak, DPPKBPPPA Garut Edukasi Siswa SMP soal Bahaya Bullying dan Bijak Bermedia Sosial
Berita ini 98 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:59 WIB

FKDT Garut Buka Suara soal Dugaan Pungli, Biaya di Atas Rp25 Ribu Disebut Hasil Musyawarah Wali Murid

Rabu, 6 Mei 2026 - 18:59 WIB

PJU Jalan Guntur Padam, Aktivis prodem Dadang Celi kritisi Kinerja Dishub Garut

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:12 WIB

Kajian Hukum Pencalonan Ketua DPD Golkar Garut: Diskresi Dinilai Konstitusional, Namun Picu Perdebatan Internal

Senin, 4 Mei 2026 - 20:10 WIB

Perumda Tirta Intan Optimalkan Layanan, Siap Perluas Akses Air Bersih di Garut

Sabtu, 2 Mei 2026 - 22:24 WIB

Hardiknas 2026: Ketua DPRD Garut Aris Munandar Pastikan Pengisian Kepala Sekolah Segera Tuntas

Berita Terbaru