HMI Garut Desak DPRD Segera Selesaikan Tatib dan Kode Etik Badan Kehormatan

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 7 Maret 2025 - 16:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut untuk segera menuntaskan penyusunan Tata Tertib (Tatib), Kode Etik, serta Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Garut.

Ketua HMI Cabang Garut, Yusuf Saeful H., menyoroti lambannya proses penyelesaian aturan tersebut yang hingga kini belum juga rampung meski telah berjalan hampir tujuh bulan. Menurutnya, keterlambatan ini mencerminkan lemahnya komitmen DPRD dalam menjaga profesionalisme serta integritas kelembagaan.

“Kami mendesak DPRD agar segera merampungkan penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik Badan Kehormatan. Jika aturan dasar seperti ini saja tidak bisa diselesaikan dengan cepat, bagaimana DPRD bisa bekerja secara profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat?” tegas Yusuf dalam orasinya. Jum’at, (07/03/2025).

Selain itu, HMI Garut juga mempertanyakan transparansi serta keseriusan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut mereka, Badan Kehormatan seharusnya berperan sebagai garda terdepan dalam menegakkan disiplin serta etika para anggota dewan.

HMI berharap DPRD segera menyelesaikan aturan tersebut agar kinerja legislatif lebih optimal dan selaras dengan kepentingan masyarakat. (Red)

Baca Juga :  Sinergitas TNI-Polri Si Propam Polres Garut Lakukan Baksos

Berita Terkait

Delapan SD Tanpa Kepsek Definitif, Dinas Pendidikan Garut Diminta Beri Penjelasan
Tati Mardiati., S.Pd.I Dedikasikan 26 Tahun Pengabdian, Tutup Masa Bakti dengan Penuh Kehormatan
“H. Aten Munajat Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Warga, BPJS dan Pendidikan Jadi Prioritas”
Hadiri Penyerahan LHP BPK, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Tegaskan Opini WTP Harus Berdampak pada Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah
Diduga Toko Obat Ilegal Edarkan Tramadol dan Benzodiazepine, Warga Desak Aparat Bertindak
West Java Take Over di Garut Meledak, Disambut Hangat Pecinta Kopi
Sosialisasi Super Apps SAGARUT, Optimalkan Akses dan Satukan Layanan Publik dalam Satu Genggaman
TAK ADA ANGGARAN DI APBD 2026, PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT GARUT TERANCAM TERTUNDA, ANGGOTA KOMISI IV DPRD MINTA PEMKAB TERBUKA
Berita ini 197 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 23:43 WIB

Delapan SD Tanpa Kepsek Definitif, Dinas Pendidikan Garut Diminta Beri Penjelasan

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:59 WIB

Tati Mardiati., S.Pd.I Dedikasikan 26 Tahun Pengabdian, Tutup Masa Bakti dengan Penuh Kehormatan

Kamis, 11 Juni 2026 - 14:01 WIB

“H. Aten Munajat Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Warga, BPJS dan Pendidikan Jadi Prioritas”

Kamis, 11 Juni 2026 - 00:40 WIB

Hadiri Penyerahan LHP BPK, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Tegaskan Opini WTP Harus Berdampak pada Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:27 WIB

West Java Take Over di Garut Meledak, Disambut Hangat Pecinta Kopi

Berita Terbaru