MBK Tegaskan Tidak Ada Penagihan Malam dan Siap Tindak Tegas Oknum Yang Melanggar SOP MBK

- Jurnalis

Selasa, 25 November 2025 - 22:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com — PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) memberikan klarifikasi resmi terkait sejumlah tuduhan yang mencuat dalam audiensi Yang di dengan Komisi III DPRD Kabupaten Garut pada Selasa (25/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, MBK disebut melakukan penagihan di luar aturan, termasuk dugaan penagihan malam hari dan tindakan tidak sesuai prosedur oleh oknum petugas.

 

Menanggapi hal itu, Lilis Susanti, Asisten Regional Manager (ARM) MBK Area Priangan Timur yang membawahi cabang-cabang MBK di Kabupaten Garut, menegaskan bahwa perusahaan memiliki standar operasional yang ketat serta sistem pengawasan berlapis untuk memastikan setiap petugas bekerja sesuai prosedur.

 

“Setiap staf dikontrol oleh kepala cabang, kepala cabang diawasi oleh supervisor, dan supervisor pun diawasi oleh atasan di tingkat berikutnya. Jadi praktik penagihan yang tidak sesuai SOP tidak kami toleransi,” tegas Lilis.

 

Tegaskan Tidak Ada Penagihan Malam

MBK dengan tegas membantah adanya kebijakan penagihan malam hari seperti yang disampaikan dalam audiensi.

 

“Penagihan malam itu bukan kebijakan MBK. Petugas maksimal bekerja sampai pukul 17.00 karena pukul 18.00 seluruh staf sudah harus berada di kantor. Saat waktu Magrib, mereka sudah kembali,” jelasnya.

Baca Juga :  Desa Cibunar Salurkan 778 Paket Beras Bantuan dari Pemkab Garut Kepada 389 KPM: Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Warga di Tengah Kenaikan Harga Sembako

 

Ia menduga adanya kekeliruan persepsi di masyarakat karena aktivitas lembaga lain kerap disamakan dengan MBK.

 

Terkait dugaan bahwa salah satu kantor cabang MBK tidak memasang papan nama, Lilis mengaku sudah melakukan pengecekan langsung.

 

“Setelah saya crosscheck, papan nama itu ada. Mungkin sebelumnya ada perubahan yang belum saya ketahui karena saya baru bertugas di wilayah ini. Saya turun langsung ke lokasi tanpa memberi tahu staf,” ujarnya.

 

MBK juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mentoleransi sikap kasar maupun tindakan di luar SOP oleh petugas lapangan.

 

“Kalau ada staf yang menagih dengan cara kasar, silakan laporkan. Kami pasti beri teguran. Untuk pelanggaran berat seperti penyalahgunaan uang nasabah atau fraud, kami langsung keluarkan,” kata Lilis.

 

Penjelasan Mekanisme Tanggung Renteng dan Keringanan

Lilis menjelaskan kembali tentang sistem tanggung renteng yang sering menjadi sorotan masyarakat.

“Sejak awal, sebelum ibu-ibu meminjam, aturan ini sudah dijelaskan. Kalau tidak setuju, silakan mengundurkan diri. Tidak ada paksaan,” tegasnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa MBK menyediakan mekanisme penangguhan pembayaran bagi nasabah yang mengalami kondisi darurat.

Baca Juga :  DPD KNPI Garut Gelar Jumat Berbagi, Perkuat Sinergi dengan Dispora dan Insan Pers di Bulan Ramadan

 

“Jika sakit, harus ada dasar jelas seperti surat dari rumah sakit. Untuk kasus tertentu kami beri moratorium dua bulan tanpa pembayaran, tetapi pengajuannya tidak bisa pada hari yang sama—harus menunggu satu minggu,” jelasnya.

 

Pinjaman Wajib untuk Usaha Produktif

MBK kembali menegaskan bahwa pembiayaan yang diberikan hanya diperuntukkan bagi usaha produktif.

 

“Sebelum pencairan, kami survei rumah dan usaha meskipun nasabah sudah lama. Kalau terbukti untuk konsumtif, tidak bisa dicairkan. Kami juga cek BI Checking atau SLIK OJK,” ujar Lilis.

 

MBK Apresiasi Evaluasi DPRD Garut

Menutup penjelasannya, Lilis menyampaikan bahwa MBK mendukung langkah evaluasi yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Garut dan menilai kritik dari masyarakat maupun Pemuda Akhir Zaman sebagai masukan penting.

 

“Kami sangat terbuka terhadap kritik. Jika ada laporan pelanggaran di lapangan, segera sampaikan pada kami. Prinsip kami zero tolerance terhadap tindakan di luar SOP,” ujarnya.

 

Pihak MBK berharap klarifikasi ini dapat meluruskan mispersepsi publik serta memperkuat hubungan antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(Hil)

Berita Terkait

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek
Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar
Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim
Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas
DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu
Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:35 WIB

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek

Senin, 16 November 2026 - 13:34 WIB

Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar

Minggu, 15 November 2026 - 19:44 WIB

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.

Kamis, 12 November 2026 - 21:39 WIB

Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim

Kamis, 12 November 2026 - 19:17 WIB

Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas

Berita Terbaru