Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut menggelar audiensi bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Garut.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD ini menjadi wadah bagi kedua belah pihak untuk mendiskusikan berbagai temuan di lapangan, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dunia pendidikan.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, dalam pernyataannya menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan Dewan Pendidikan. Ia menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperbaiki sistem pendidikan daerah, sekaligus mendengar langsung laporan hasil monitoring yang telah dilakukan Dewan Pendidikan.
“Sebagai bagian dari tugas dan fungsi Dewan Pendidikan, mereka bertanggung jawab menyampaikan laporan pengawasan. Kami, di DPRD, memfasilitasi audiensi ini untuk menerima berbagai masukan dan kondisi riil di lapangan, sehingga ke depan dapat diambil langkah-langkah konkret dalam perbaikan,” ujar Aris. Senin, (28/04/2025).
Permasalahan Jumlah Siswa dan Dampaknya terhadap IPM
Dalam audiensi tersebut, salah satu sorotan utama adalah rendahnya jumlah siswa di beberapa sekolah, yang dinilai Aris Munandar sebagai indikator serius yang perlu segera ditangani.
Aris menyampaikan, terdapat sekolah-sekolah di Kabupaten Garut yang hanya memiliki antara 10 hingga 46 siswa, sebuah fakta yang berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya dalam komponen rata-rata lama sekolah.
“Jumlah siswa yang sangat sedikit ini tentu menjadi perhatian serius. Jika dibiarkan, akan berdampak negatif pada IPM kita, yang salah satunya ditentukan dari angka lama sekolah masyarakat,” tutur Aris.
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap distribusi sekolah, pemerataan guru, serta efektivitas program pendidikan yang selama ini berjalan.
Ketidakakuratan Data Pendidikan Menjadi Tantangan
Selain soal jumlah siswa, Aris juga menyoroti masalah akurasi data pendidikan. Ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan. Beberapa sekolah, kata Aris, melaporkan jumlah siswa di satu kelas tertentu sebanyak 10 siswa, namun setelah diverifikasi, ternyata jumlah sebenarnya berbeda.
“Masalah data ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi sekarang banyak program pemerintah, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, yang sangat bergantung pada keakuratan data jumlah siswa,” jelasnya.
Menurut Aris, ketidakakuratan data ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran program dan dapat merugikan siswa yang berhak menerima manfaat. Untuk itu, ia mendorong agar Dinas Pendidikan dan pihak sekolah melakukan pemutakhiran data secara berkala dan akurat.
Evaluasi Berkelanjutan dan Perbaikan Sistem
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Aris menegaskan bahwa evaluasi sistem pendidikan di Kabupaten Garut tidak cukup dilakukan dalam satu pertemuan saja. Ia mendorong adanya evaluasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, DPRD, serta masyarakat luas.
“Keputusan yang ada saat ini dari Dinas Pendidikan sudah cukup baik sebagai dasar, namun dalam praktiknya perlu penyesuaian. Ini adalah pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi dan keterbukaan dari semua pihak,” tegas Aris.
Ia juga berharap Dewan Pendidikan dapat terus menjadi mitra kritis yang membantu DPRD dalam mengawasi jalannya kebijakan pendidikan di Garut. Menurutnya, tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks, sehingga perlu sinergi lintas sektor untuk menghasilkan solusi yang efektif.
“Melalui audiensi ini, kami berharap adanya komunikasi yang lebih intensif dan sinergis antara DPRD dan Dewan Pendidikan, agar bersama-sama kita bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Garut,” pungkasnya.
Komitmen Bersama Meningkatkan Pendidikan
Audiensi ini menjadi bukti nyata adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Garut. Dengan adanya sinergi antara lembaga legislatif dan elemen pendidikan, diharapkan berbagai permasalahan yang selama ini menghambat kemajuan pendidikan dapat segera teratasi.
Langkah konkret selanjutnya adalah menyusun rekomendasi hasil audiensi ini untuk disampaikan kepada eksekutif, sekaligus mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan pendidikan di lapangan.
Dewan Pendidikan sendiri menyatakan kesiapan mereka untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan ini dengan memperkuat fungsi kontrol sosial dan memberikan masukan berbasis temuan nyata di masyarakat. (Eldy)
