Nusaharianmedia.com, 25 November 2025 — Beragam elemen masyarakat Garut, mulai dari aktivis, ketua OKP, LSM, tokoh agama, tokoh seni dan budaya, kelompok tani, hingga perwakilan nelayan berkumpul di Patriot Strike Food Garut untuk membahas situasi daerah yang dinilai masih jauh dari keberpihakan terhadap rakyat kecil. Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi awal guna menyamakan pandangan terhadap kondisi sosial serta arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut.
Koordinator Panggung Rakyat “Garut Bebenah”, Dera Hermana, menuturkan bahwa forum ini merupakan bagian dari refleksi jelang satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintahan kembali sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, para peserta merumuskan 60 poin tuntutan yang mencakup isu tata kelola ruang, persoalan sosial, keagamaan, moral, kebudayaan, dugaan praktik KKN, monopoli pekerjaan, keberadaan bandar proyek di berbagai dinas, tragedi Pendopo serta kepastian hukumnya, hingga masalah etika di DPRD. Selain itu, maraknya praktik galian C ilegal, pembabatan hutan, dan alih fungsi lahan hijau menjadi sorotan utama karena dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan.
Aktivis pergerakan sekaligus pemerhati kebijakan publik, Dindin Mauludin, yang akrab disapa Babeh, menyampaikan kritik tajam terhadap arah kepemimpinan daerah. Ia menilai bahwa pondasi hukum yang seharusnya menjadi dasar pemerintahan justru telah dirusak oleh peristiwa yang disebutnya sebagai “catatan kelam” di Pendopo Kabupaten Garut.
“Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang dilakukan oleh rejin Kabupaten Garut hari ini?” tegas Babeh.
“Pondasi hukum pertama itu sudah diborak-barik dengan kejadian yang tidak pernah kita lupakan. Kejadian di Pendopo itu bukti bahwa pemerintah hari ini tidak sedang berjalan di rel yang benar.”
Sementara itu, tokoh masyarakat Tedi Sutardi menyoroti maraknya aktivitas galian C ilegal yang dinilai luput dari pengawasan aparat penegak hukum. Ia menyebut praktik tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang memicu bencana seperti banjir dan longsor, sehingga harus segera dihentikan sebelum dampaknya semakin luas.
Ketua Distrik GMBI Garut, Ganda Permana, SH, menyatakan bahwa gerakan Garut Bebenah merupakan momentum untuk menyatukan keresahan berbagai unsur masyarakat. Menurutnya, slogan “Garut Hebat” belum menunjukkan dampak nyata bagi rakyat kecil, sehingga kritik publik harus menjadi dorongan perbaikan.
Menutup forum konsolidasi, Eldy Supriadi dari Ruang Rakyat Garut menjelaskan bahwa seluruh masukan dan temuan akan dirangkum sebagai bahan pematangan isu menjelang aksi besar. Ia memastikan bahwa Panggung Rakyat “Garut Bebenah” akan kembali berkumpul dalam forum lanjutan untuk memfinalkan agenda aksi yang dalam waktu dekat akan digelar. (**)
