Nusaharianmedia.com Senin (27/4/2026) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan akhirnya yang dibacakan oleh Hj. Mila Meliana, S.E., M.Si.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut atas kinerja selama satu tahun dua bulan masa kepemimpinan periode 2025–2029. Tahun anggaran 2025 dinilai sebagai fase transisi yang dinamis, yakni peralihan dari kepemimpinan penjabat menuju kepala daerah definitif hasil Pilkada.
“Pemerintah daerah dinilai telah berupaya menjaga kesinambungan pembangunan, stabilitas birokrasi, serta kualitas pelayanan publik di tengah masa transisi tersebut,” ujar Mila.
Fraksi Golkar juga mengapresiasi penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan tepat waktu. Hal ini dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif tahunan, melainkan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan tema pemerataan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Garut Hebat berkelanjutan.
Sejumlah capaian positif turut dicatat, di antaranya penajaman prioritas pembangunan, penataan birokrasi, serta inisiasi program di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan tata kelola keuangan daerah. Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai upaya strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Namun demikian, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah catatan kritis. Salah satu sorotan utama adalah terkait pola komunikasi publik pemerintah daerah, khususnya dalam pemanfaatan media sosial. Menurut Fraksi Golkar, media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi pembangunan, inovasi daerah, serta memperkuat citra positif pemerintah.
“Komunikasi publik harus menjadi ruang yang menenangkan masyarakat, memberikan solusi, serta membangun optimisme di tengah berbagai tantangan kehidupan,” tegasnya.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya komunikasi yang bijak, menjaga kehormatan institusi, serta mengedepankan prinsip kolaboratif tanpa saling menyalahkan. Komunikasi yang efektif, terbuka, dan saling menghargai dinilai mampu memperkuat koordinasi antarunsur pemerintah sekaligus meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan citra negatif di mata publik.
Dengan terjalinnya komunikasi yang harmonis, setiap kebijakan dan langkah pemerintah akan lebih terarah, sinergis, serta mudah dipahami masyarakat. Hal ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat.
Selain itu, Fraksi Golkar menegaskan bahwa setiap kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus disikapi secara konstruktif melalui pembinaan, pengawasan, hingga penegakan hukum apabila diperlukan, tanpa adanya pembiaran.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Garut yang telah bekerja secara komprehensif dalam melakukan pembahasan serta memberikan rekomendasi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Garut. (Hilman)
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi Nusaharianmedia
