Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Situsari pada Senin, (04/08/2/25) ini dihadiri oleh unsur Forkopimcam,pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping lokal desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kader pemberdayaan masyarakat, serta perwakilan RT dan RW.
Di sisi lain,kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kembali rencana pembangunan desa dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta kondisi objektif di lapangan.
Kades Ridwan Fauzi: RPJMDes Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Kompas Pembangunan
Dalam sambutannya, Kepala Desa Situsari, Ridwan Fauzi, SH, menyampaikan bahwa pencermatan terhadap RPJMDes merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, agar penyusunan RKPDes 2026 tidak keluar dari kerangka pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan bersama masyarakat.
“RPJMDes bukan hanya formalitas atau tumpukan kertas. Ini adalah kompas pembangunan desa. Setiap kegiatan dan program yang direncanakan dalam RKPDes tahunan harus merujuk pada RPJMDes agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga,” tegas Ridwan.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi, keterlibatan warga, dan keakuratan data dalam menyusun RKPDes. Menurutnya, hanya dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, pembangunan desa bisa memberikan dampak yang nyata.
“Kami ingin memastikan bahwa apa yang akan direncanakan untuk tahun 2026 benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, realistis dari sisi anggaran, dan mampu menjawab tantangan yang ada,” tambahnya.
Evaluasi RKPDes 2025: Capaian, Kendala, dan Pelajaran
Selain mencermati dokumen RPJMDes, forum ini juga menjadi ajang evaluasi atas pelaksanaan RKPDes tahun anggaran 2025. Sekretaris Desa Situsari memaparkan sejumlah capaian penting, seperti pembangunan jalan lingkungan, pelatihan untuk pelaku UMKM, penguatan kapasitas karang taruna, serta program pemberdayaan perempuan dan kelompok tani.
Namun demikian, tidak semua program berjalan mulus. Beberapa kegiatan mengalami hambatan, baik karena faktor alam, proses pengadaan yang memakan waktu, hingga penyesuaian anggaran akibat perubahan regulasi di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi catatan penting dalam perencanaan ke depan agar lebih adaptif dan antisipatif.
Dalam sesi diskusi, Ketua BPD turut menyoroti perlunya penguatan fungsi monitoring oleh masyarakat dan BPD, agar implementasi program tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Kami tidak ingin pembangunan berhenti di atas kertas. Harus ada pengawasan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. BPD siap mengawal itu,” tegasnya.
Aspirasi Awal Warga: Dari Drainase hingga Wisata Alam
Sesi tanya jawab dalam kegiatan tersebut membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi awal mengenai program dan kegiatan yang diharapkan masuk dalam RKPDes 2026.
Beberapa usulan yang muncul antara lain:
Pembangunan saluran drainase lingkungan untuk mencegah banjir lokal;
Pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda dan lulusan sekolah;
Penguatan kapasitas UMKM yang dikelola oleh perempuan;
Pengadaan sarana olahraga pemuda;
Bantuan alat pertanian;
Serta wacana pengembangan potensi wisata alam lokal berbasis masyarakat.
Tokoh masyarakat dari Dusun 3 menyampaikan gagasan penting terkait pengembangan potensi wisata alam, seperti air terjun dan area perbukitan, yang dinilai dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi warga desa jika dikelola dengan baik.
Menanggapi usulan tersebut, Ridwan Fauzi menyatakan bahwa pemerintah desa akan mencatat semua aspirasi dan melakukan seleksi berdasarkan skala prioritas, urgensi, serta kemampuan anggaran desa. Ia juga mendorong partisipasi aktif warga hingga ke tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang akan datang.
“Kami terbuka pada semua usulan. Tapi tentu akan ada proses verifikasi dan penyesuaian. Yang paling penting, masyarakat jangan hanya menyampaikan aspirasi, tapi juga ikut serta mengawal prosesnya,” ujar Ridwan.
Tahapan Lanjutan: Verifikasi dan Musrenbangdes
Sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, Pemerintah Desa Situsari akan segera membentuk tim verifikasi usulan kegiatan, yang akan bertugas menyusun draf awal RKPDes 2026. Tim ini akan bekerja lintas unsur, mulai dari perangkat desa, BPD, pendamping lokal, hingga perwakilan warga.
RKPDes hasil penyusunan awal tersebut akan dibawa ke Musrenbangdes untuk dibahas dan disepakati bersama. Musrenbangdes dijadwalkan dalam waktu dekat dan akan menjadi forum penetapan resmi arah pembangunan desa untuk satu tahun ke depan.
Melalui proses yang inklusif dan terencana, Pemerintah Desa Situsari berharap RKPDes 2026 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan cita-cita bersama untuk membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (Red)