Nusaharianmedia.com 11 februari 2026 — Forum Pemerhati Lingkungan Garut (FPLG) menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi.
Audiensi ini menyoroti kewajiban seluruh sektor usaha dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), menyusul kondisi lingkungan di Kabupaten Garut yang dinilai semakin kritis.
Koordinator FPLG, Rizki Solehudin, menegaskan bahwa seluruh sektor usaha—mulai dari industri pariwisata, industri besar dan kecil, hingga jaringan minimarket—wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara serius dan berkelanjutan.
Menurutnya, dampak aktivitas usaha terhadap lingkungan sangat signifikan dan berpotensi menimbulkan efek berantai ke berbagai sektor lain apabila tidak dikelola dengan baik.
“Masalah lingkungan saat ini sudah sangat krusial. Dampaknya bukan hanya pada satu sektor, tetapi bisa merembet ke sektor lain, termasuk ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat,” ujar Rizki.
Dalam audiensi tersebut, FPLG secara khusus membahas skema TJSL perusahaan. Rizki menjelaskan bahwa besaran TJSL dapat dihitung dari pendapatan daerah yang bersumber dari aktivitas industri, pariwisata, dan minimarket, dengan kisaran sekitar dua persen sebagai bentuk kewajiban perusahaan.
“TJSL ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bisa menjadi kapital pendapatan daerah sekaligus instrumen strategis untuk pemulihan lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Tedi Sutardi, anggota FPLG sekaligus Ketua LIBAS, menyoroti laju kerusakan lingkungan di Kabupaten Garut yang dinilainya berlangsung sangat cepat, terutama di kawasan hutan lindung. Ia juga menyinggung sejumlah wilayah yang dimanfaatkan untuk kepentingan usaha, namun tidak memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai solusi, FPLG mendorong terbentuknya sinergisitas antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya. Sinergi tersebut diharapkan dituangkan dalam kesepakatan bersama yang memuat program kerja serta pembagian tanggung jawab melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD).
“Setelah FGD disepakati, kami akan mendorong agar seluruh komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati (Perbup), sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas,” tegas Tedi.
Tedi juga menyoroti skema bonus produksi yang selama ini berlaku, dengan pembagian 50 persen untuk kawasan zona 1 dan zona 2, 30 persen untuk infrastruktur, serta 20 persen untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, menurutnya, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan.
“Sebagian masyarakat memang merasakan manfaatnya, tetapi belum merata. Bahkan dari sisi lingkungan, alokasi 50 persen untuk kawasan belum terlihat satu pun implementasinya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya meyakini perusahaan nasional, termasuk Star Energy, telah memenuhi kewajiban pembayaran bonus produksi melalui mekanisme pool. Namun persoalan utama muncul pada tahap implementasi yang dinilai tidak terprogram dan tidak berkelanjutan.
“Yang kami khawatirkan, anggaran dari perusahaan itu besar, tetapi aplikasinya di lapangan justru nol. Melalui kesepakatan ini, kami ingin semuanya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain sektor industri dan energi, FPLG juga menyoroti keberadaan minimarket di Kabupaten Garut. Menurut FPLG, minimarket memiliki kewajiban terhadap hak daerah, termasuk pengelolaan limbah dan sampah serta penyediaan ruang terbuka hijau.
“Fakta di lapangan, sebagian besar minimarket tidak memiliki lahan hijau dan hanya menyediakan area parkir. Padahal ruang terbuka hijau merupakan kepentingan publik, bukan semata ruang privat,” pungkas Tedi.
Melalui audiensi ini, FPLG menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui sinergi lintas sektor, agar aktivitas usaha di Kabupaten Garut benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. (Hil)
