Imbauan Tak Digubris, Pelat Merah Ikut Mudik? Kendaraan Dinas Terpantau Antre di Jalur Selatan Garut

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 23 Maret 2026 - 17:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 23 Maret 2026 – Sejumlah kendaraan berpelat merah atau kendaraan dinas milik pemerintah diduga digunakan untuk kepentingan mudik Lebaran. Kendaraan tersebut terpantau ikut mengantre di jalur selatan Kabupaten Garut bersama ribuan pemudik lainnya, sehingga memicu sorotan publik.

 

Pantauan di beberapa titik jalur selatan Garut saat puncak arus mudik menunjukkan kendaraan dinas bercampur dengan kendaraan pribadi. Bahkan, tidak sedikit yang ikut terjebak dalam kepadatan lalu lintas yang terjadi sejak pagi hingga malam hari.

 

Kondisi ini bertolak belakang dengan imbauan tegas yang sebelumnya disampaikan Bupati Garut. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat daerah diminta tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk aktivitas mudik Lebaran. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga integritas serta mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.

Baca Juga :  "Filosofi di Balik Seragam Satpam: Deki Marzuki, Penjaga Kesbangpol yang Menjaga Nilai Hidup"

 

Namun di lapangan, indikasi pelanggaran justru mencuat. Kehadiran kendaraan dinas di jalur mudik menimbulkan pertanyaan serius terkait kedisiplinan dan kepatuhan aparatur terhadap instruksi pimpinan daerah.

 

Penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan tugas dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan aset negara. Selain melanggar etika birokrasi, hal tersebut juga berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Sejumlah warga yang menyaksikan langsung situasi tersebut mengaku kecewa. Mereka menilai aturan yang telah ditetapkan seharusnya berlaku tanpa pengecualian.

 

“Kalau memang sudah dilarang, seharusnya ditaati. Jangan sampai aturan hanya berlaku untuk masyarakat, sementara pejabat bisa mengabaikannya,” ujar salah seorang pengguna jalan.

 

Pengamat kebijakan publik menilai, fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. Selain berpotensi merusak citra pemerintah daerah, lemahnya pengawasan juga dinilai membuka ruang terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Diperlukan langkah konkret berupa penelusuran, klarifikasi, hingga pemberian sanksi tegas jika terbukti terjadi penyalahgunaan.

Baca Juga :  Pelantikan Fatayat NU Garut, Imas Aan Ubudiah: Perempuan NU Harus Jadi Motor Perubahan

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait temuan kendaraan dinas di jalur mudik tersebut. Publik pun menunggu respons dan tindakan nyata dari otoritas terkait guna memastikan aturan ditegakkan secara adil dan transparan.

 

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa keteladanan aparatur pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam momen krusial seperti arus mudik Lebaran. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya soal disiplin, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. (**)

Berita Terkait

Kolaborasi Disdukcapil Garut–Dinsos Jabar Jemput Bola Layani Adminduk Penyandang Disabilitas di Cisurupan
Anggota DPRD Jabar H. Aceng Malki Kecam Keras Pelecehan Santriwati di Pesantren Jawa Tengah, Desak Penegakan Hukum Tegas dan Perlindungan Korban
Kasus Potong Rambut Siswi SMKN 2 Garut, DPPKBPPPA Berikan Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing
FKDT Garut Buka Suara soal Dugaan Pungli, Biaya di Atas Rp25 Ribu Disebut Hasil Musyawarah Wali Murid
PJU Jalan Guntur Padam, Aktivis prodem Dadang Celi kritisi Kinerja Dishub Garut
Kajian Hukum Pencalonan Ketua DPD Golkar Garut: Diskresi Dinilai Konstitusional, Namun Picu Perdebatan Internal
Perumda Tirta Intan Optimalkan Layanan, Siap Perluas Akses Air Bersih di Garut
“4 Bulan Tanpa Tindakan, Wildan Doggar Bongkar Buruknya Respons PLN”
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 20:33 WIB

Kolaborasi Disdukcapil Garut–Dinsos Jabar Jemput Bola Layani Adminduk Penyandang Disabilitas di Cisurupan

Jumat, 8 Mei 2026 - 12:39 WIB

Anggota DPRD Jabar H. Aceng Malki Kecam Keras Pelecehan Santriwati di Pesantren Jawa Tengah, Desak Penegakan Hukum Tegas dan Perlindungan Korban

Kamis, 7 Mei 2026 - 22:01 WIB

Kasus Potong Rambut Siswi SMKN 2 Garut, DPPKBPPPA Berikan Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:59 WIB

FKDT Garut Buka Suara soal Dugaan Pungli, Biaya di Atas Rp25 Ribu Disebut Hasil Musyawarah Wali Murid

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:12 WIB

Kajian Hukum Pencalonan Ketua DPD Golkar Garut: Diskresi Dinilai Konstitusional, Namun Picu Perdebatan Internal

Berita Terbaru