Pelantikan P3K Tahap 1 Jadi Sorotan, Tenaga Honorer Tagih Kepastian

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 2 April 2025 - 20:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Saat ini jagat maya tengah diramaikan dengan perbincangan terkait pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap 1 di Kabupaten Garut. Sebuah video yang beredar menyebutkan bahwa pelantikan akan berlangsung pada 8 April 2025, menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama menanti kepastian.

Salah seorang tenaga honorer, Usep Budi Yustitia, yang telah mengabdi selama 20 tahun di Dinas Lingkungan Hidup, mengaku hingga kini belum ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah maupun dinas terkait. “Kami kehilangan informasi, tidak tahu harus mengadu kepada siapa,” ujarnya. Rabu,(02/04/2025).

Usep menambahkan bahwa hingga saat ini dinas terkait belum memberikan kepastian mengenai proses Pertimbangan Teknis (Pertek). Ia berharap pemerintah lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait perkembangan pertek, agar para P3K tidak terus-menerus digantung dengan harapan yang belum pasti.

Para tenaga honorer yang tergabung dalam P3K tahap 1 mengajukan beberapa tuntutan kepada Bupati Garut, antara lain:

1. Jadwal Pelantikan yang Jelas
Mereka berharap pelantikan dapat dilakukan sebelum 15 April 2025 agar dapat segera bekerja secara resmi.

2. Momentum 100 Hari Kerja Bupati
Para honorer menilai bahwa pelantikan 1.600 P3K akan menjadi pencapaian penting dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut.

3. Transparansi BKD
Mereka meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Garut untuk transparan mengenai jumlah Pertek yang telah selesai, mengingat daerah lain dengan jumlah peserta lebih besar telah menyelesaikan proses ini pada Maret lalu. Selain itu, mereka mendesak tindakan tegas terhadap oknum yang memperlambat proses pelantikan.

4. Bukan Soal THR, Tapi Kepastian Nasib
Para honorer menegaskan bahwa mereka tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR), melainkan kejelasan terkait pelantikan yang sudah mereka nantikan.

5. SK Harus Ditandatangani Bupati
Mereka juga menekankan bahwa SK P3K seharusnya ditandatangani langsung oleh Bupati, bukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Harapan besar disematkan kepada Pemkab Garut agar segera melantik mereka dalam waktu dekat, sehingga para tenaga honorer dapat bekerja lebih fokus dan tenang tanpa ketidakpastian yang berlarut-larut. (Red)

Baca Juga :  Polsek Karangpawitan Laksanakan Pengaturan Lalu Lintas di Jam Rawan Pagi

Berita Terkait

GMBI Distrik Garut Peringati Harlah ke-24 dengan Sholawat Kebangsaan dan Aksi Sosial
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Ahab Sihabudin Gelar “Sapa Warga Berbasis Budaya”, Ajak Seniman Perkuat Identitas Lokal
Sekolah Sungai Cimanuk Tanamkan Kesadaran Lingkungan Sejak Dini di Hari Air Sedunia 2026
Libur Idul Fitri 1447 H, Kebun Binatang Cikembulan Jadi Destinasi Favorit Wisata Keluarga di Garut
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut Soroti Kesiapan LKPJ 2025, Kinerja Pemkab dan DPRD Dipertanyakan Jelang 31 Maret
DPRD Garut Hadiri Halal Bihalal Tingkat Kabupaten, Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan
Lonjakan Harga LPG 3 Kg di Garut, Bupati Soroti Masalah Distribusi dan Oknum di Lapangan
Praktisi Hukum Cacan Cahyadi, SH., Warning Dugaan Intervensi Muscab Partai Persatuan Pembangunan Garut, ASN Diminta Tetap Netral
Berita ini 160 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 28 Maret 2026 - 20:47 WIB

GMBI Distrik Garut Peringati Harlah ke-24 dengan Sholawat Kebangsaan dan Aksi Sosial

Sabtu, 28 Maret 2026 - 19:53 WIB

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Ahab Sihabudin Gelar “Sapa Warga Berbasis Budaya”, Ajak Seniman Perkuat Identitas Lokal

Jumat, 27 Maret 2026 - 22:36 WIB

Sekolah Sungai Cimanuk Tanamkan Kesadaran Lingkungan Sejak Dini di Hari Air Sedunia 2026

Jumat, 27 Maret 2026 - 14:28 WIB

Libur Idul Fitri 1447 H, Kebun Binatang Cikembulan Jadi Destinasi Favorit Wisata Keluarga di Garut

Jumat, 27 Maret 2026 - 09:16 WIB

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut Soroti Kesiapan LKPJ 2025, Kinerja Pemkab dan DPRD Dipertanyakan Jelang 31 Maret

Berita Terbaru