Melalui Forum Group Discussion (FGD) bertema “Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial”, yang digelar pada 19–20 Juni 2025 di Ruang Rapat Bank BJB Garut, para pemangku kepentingan lokal dari kalangan pemerintahan desa, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil, menyatukan tekad untuk menjadikan perhutanan sosial sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Kegiatan ini diprakarsai oleh DPC GEMA PS Garut di bawah kepemimpinan Ganda Permana, S.H., dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, seperti Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., Guru Besar Kehutanan UGM yang dikenal sebagai perintis perhutanan sosial di Indonesia, serta Ketua Umum GEMAS PS Nasional, Rozikin, dan Ketua DPW GEMA PS Jabar-Banten, Acep Sholihudin.
Ganda Permana,S.H.: Hutan Harus Masuk ke Dapur Warga
Dalam sambutannya, Ganda Permana, S.H. Dia menegaskan bahwa perhutanan sosial tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus menyentuh langsung kehidupan warga desa.
“Kami ingin mengubah paradigma lama bahwa hutan adalah wilayah larangan. Justru hutan bisa menjadi tumpuan ekonomi jika dikelola secara legal dan partisipatif oleh masyarakat,” ujar Ganda.
Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan desa, koperasi rakyat, dan legalisasi kawasan sebagai bagian dari strategi mendorong hutan menjadi sumber kesejahteraan. “Perhutanan sosial harus masuk dapur warga. Bukan hanya jadi jargon pemerintah, tapi solusi nyata bagi ekonomi desa,” tambahnya.
Prof. San Afri: Ini Bukan Program Biasa, Tapi Amanat Konstitusi
Prof. San Afri Awang memberikan pandangan mendalam terkait urgensi pengelolaan hutan oleh rakyat. Ia menegaskan bahwa perhutanan sosial adalah mandat konstitusi, bukan semata kebijakan populis. “Jika hutan diberikan kepada rakyat, bukan korporasi, maka manfaat ekonominya akan jauh lebih besar dan adil,” kata San Afri.
Menurutnya, skema perhutanan sosial bisa menciptakan jutaan lapangan kerja hijau dan membangkitkan ekonomi desa tanpa merusak ekosistem. “Negara harus hadir mempermudah akses kelola rakyat terhadap hutan. Jangan biarkan birokrasi justru jadi penghalang,” tegasnya.
Garut: Kaya Potensi, Minim Akses Legal
Kabupaten Garut diketahui memiliki potensi hutan yang sangat luas dan produktif, mulai dari kawasan Gunung Papandayan hingga perbukitan selatan. Namun Acep Sholihudin dari DPW GEMA PS Jabar-Banten mengungkapkan bahwa mayoritas kawasan hutan tersebut belum tersentuh skema perhutanan sosial karena kendala legalitas dan keterbatasan pendampingan.
“Dengan pendekatan koperasi dan agroforestri, satu hektar saja bisa hasilkan puluhan juta rupiah per tahun. Tapi kalau pemerintah tidak hadir mempermudah legalisasi dan permodalan, semuanya akan mandek,” ujarnya.
Kepala Desa: Siap Bergerak, Asal Negara Hadir
Suara dukungan datang dari para kepala desa di Garut. Mereka mengaku siap menggerakkan warganya untuk menjaga sekaligus mengelola hutan. Namun, mereka juga menyuarakan keluhan klasik: birokrasi rumit, minim pendampingan teknis, dan tidak adanya modal usaha.
“Warga kami siap kerja. Tapi kami butuh legalitas dan dukungan teknis. Kami bukan minta dana gratis, kami minta peluang,” ujar salah satu kepala desa dari Kecamatan Cisewu.
Rekomendasi: Dari Forum ke Aksi
FGD tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi penting, antara lain:
Penyederhanaan proses legalisasi lahan perhutanan sosial;
Pembentukan koperasi desa untuk Unit Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
Alokasi anggaran pendampingan teknis dan permodalan dari APBD serta CSR BUMD;
Integrasi program perhutanan sosial dalam RPJMD dan RKPDes;
Pemberdayaan pemuda desa melalui digitalisasi hasil hutan dan pemasaran daring.
Meneguhkan Narasi Baru: Hutan Sebagai Solusi
Acara dua hari itu menjadi titik balik penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap hutan. Dari narasi konflik menjadi narasi kolaborasi. Dari sumber masalah menjadi sumber solusi.
“Hutan bukan lagi musuh petani. Ia adalah sahabat baru dalam perjuangan ekonomi rakyat, jika dikelola secara adil dan legal,” pungkas Prof. San Afri dalam penutupan.
Gerakan ini menjadi pengingat bahwa ketika rakyat diberi kepercayaan dan difasilitasi dengan baik, mereka tidak hanya mampu menjaga alam, tapi juga membangun masa depan ekonomi desa yang berkelanjutan. (Red)
