Nusaharianmedia.com 25/08/2025 – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Garut menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Garut, Senin (25/8/2025). Pertemuan yang turut dihadiri Inspektorat, Dinas Sosial, Camat Pakenjeng, ATR/BPN, serta perwakilan Polres Garut ini membahas sejumlah persoalan krusial, mulai dari praktik mafia tanah hingga dugaan penyimpangan program bantuan sosial.
Sekretaris GMNI Garut, Lutffi Muchtar D, menegaskan audiensi tersebut menjadi langkah perlawanan terhadap praktik perampasan hak rakyat.
“Audiensi hari ini adalah serangan balik terhadap praktik kotor yang merampas hak rakyat, yang kami sebut sebagai ‘setan-setan tanah’. GMNI berdiri di depan untuk memastikan negara hadir melindungi warga, membersihkan layanan pertanahan dari pungli, dan menindak setiap penyimpangan sesuai hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Advokasi GMNI Garut, Agung Syarifudin, menyebut ada tiga isu utama yang diangkat: problem PTSL/redistribusi tanah di Desa Jatiwangi, dugaan penyimpangan program PKH/BPNT dan BUMDes, serta kasus kekerasan terhadap warga.
“Kami mendorong adanya komitmen konkret dan tenggat waktu yang jelas agar masalah tidak berlarut,” tegasnya.
Hasil Audiensi
Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Aspirasi, forum menghasilkan beberapa poin kesepakatan, antara lain:
ATR/BPN Garut berkomitmen menyelesaikan redistribusi tanah 65 bidang di Desa Jatiwangi, serta siap melanjutkan program redis apabila tersedia dukungan anggaran.
Dinas Sosial Garut akan memperkuat pengawasan terhadap pendamping PKH dan BPNT, sementara dugaan penyimpangan program sudah ditangani aparat penegak hukum.
Inspektorat Garut menunggu kelengkapan data pengaduan masyarakat (dumas) untuk dasar audit investigasi.
Polres Garut tengah melakukan penyelidikan dugaan penganiayaan dan perusakan, dan akan meningkatkan status perkara ke penyidikan jika memenuhi unsur pidana.
Langkah Lanjutan GMNI
GMNI Garut memastikan akan terus mengawal hasil audiensi tersebut. Beberapa langkah yang ditempuh yakni:
Mengawal penyelesaian redistribusi tanah di Jatiwangi hingga tuntas.
Melengkapi data dukung dumas untuk percepatan audit Inspektorat.
Memantau pengawasan program PKH/BPNT oleh Dinas Sosial.
Mengawal proses hukum dugaan penganiayaan hingga ada kepastian hukum.
Membuka Posko Pengaduan GMNI bagi warga yang mengalami perampasan tanah, penyimpangan PTSL, maupun intimidasi, dengan layanan gratis dan rahasia.
Seruan GMNI
Dalam kesempatan itu, GMNI Garut juga menyampaikan seruan kepada berbagai pihak. Kepada masyarakat, GMNI mengajak agar tidak takut melapor jika mengalami masalah tanah atau bantuan sosial. Kepada instansi pemerintah, GMNI meminta komitmen nyata serta transparansi pelayanan publik. Sementara kepada aparat penegak hukum, GMNI mendesak agar penegakan hukum dilakukan tegas dan berpihak pada keadilan rakyat.
