Nusaharianmedia.com – Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 pada Kamis (22/1/2026) di Aula Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi. Reses tersebut dimanfaatkan Yudha untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari isu kesehatan, infrastruktur, hingga pendidikan keagamaan.
Yudha menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari upaya “mendaulatkan rakyat”, sekaligus meneguhkan makna demokrasi yang tidak berhenti pada momentum lima tahunan saat pemilu, melainkan hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Proses politik itu bukan lima tahun sekali. Demokrasi harus menjadi politik keseharian yang melibatkan masyarakat. Hari ini saya tidak banyak bicara, tapi lebih banyak mendengar,” ujar Yudha.
Dalam dialog bersama warga, salah satu aspirasi yang mengemuka disampaikan oleh Nina, kader Posyandu setempat, terkait hilangnya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2025. Warga berharap adanya optimalisasi kembali PMT, terutama bagi anak balita yang masuk kategori stunting, serta pemenuhan perlengkapan posyandu.
Menanggapi hal tersebut, Yudha menyatakan aspirasi itu akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bappeda Garut, untuk menentukan nomenklatur dan perangkat daerah yang berwenang, apakah melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Selain isu kesehatan, warga juga menyampaikan berbagai keluhan terkait infrastruktur lingkungan, seperti kebutuhan perbaikan drainase dan jalan lingkungan di Kampung Genta, Kampung Gombong, Kampung Babakan Baru, hingga Babakan Domus Cili.
Aspirasi di bidang pendidikan juga mencuat, khususnya peningkatan mutu pendidikan Islam. Ustadz Jejen dari Kampung Genta menyampaikan perlunya penambahan fasilitas madrasah, mengingat keterbatasan jumlah lembaga pendidikan Islam di Desa Cipicung. Yudha menyebut aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui skema hibah, baik melalui DPMD maupun bantuan keuangan desa, sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
“Ini bagian dari komitmen kami agar degradasi moral di tingkat desa bisa diminimalkan, dengan memaksimalkan peran madrasah dalam pendidikan Islam, seiring dengan penguatan layanan kesehatan melalui posyandu,” katanya.
Yudha menambahkan, berbagai aspirasi tersebut akan dikawal melalui proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia berharap APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Reses, Musrenbang, dan kanal perencanaan lainnya harus menjadi ruang mendengar suara rakyat. Harapannya, APBD tidak elitis, tapi lahir dari kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Dalam kegiatan reses tersebut, Yudha juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk mendekatkan pelayanan publik. Warga mendapatkan layanan administrasi kependudukan seperti perekaman e-KTP, pembuatan akta kelahiran, akta kematian, serta perubahan data kartu keluarga, sekaligus layanan cek kesehatan gratis.
“Saya berterima kasih kepada Disdukcapil dan Dinkes Garut yang telah berkolaborasi, sehingga pelayanan bisa langsung dirasakan masyarakat di tingkat desa,” ucapnya.
Tak hanya itu, keresahan guru PAUD dan tenaga pendidik honorer juga disampaikan dalam reses tersebut, khususnya terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai pengangkatan ASN dan dampak Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Yudha menilai pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada tenaga pendidik yang selama ini berkomitmen mencerdaskan anak bangsa.
Ia juga mengkritisi besarnya alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun pada APBN 2026, sementara di sisi lain anggaran sektor pendidikan justru mengalami pemangkasan, termasuk untuk rehabilitasi ruang kelas.
“Ruang kelas SD rusak berat ada lebih dari seribu, SMP hampir delapan ratus. Tapi anggaran rehabilitasi justru turun drastis. Jangan sampai fokus anggaran pada satu program membuat sektor pendidikan terabaikan,” pungkasnya.
Yudha menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Cipicung akan diperjuangkan dan dibahas bersama SKPD terkait, sebagai wujud nyata demokrasi yang hidup dan berpihak pada rakyat. (Hil)
