Nusaharianmedia.com 04/08/25 — Aktivis sosial dari gerakan Rakyat Garut Peduli, Andres, menyoroti dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana KORPRI Kabupaten Garut. Ia mempertanyakan kejelasan aliran dana hasil pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berlangsung tanpa laporan terbuka dan minim partisipasi dari para anggota.
“Setiap bulan dana dipotong dari gaji ASN atas nama KORPRI, tapi ke mana uang itu digunakan? Siapa yang mengelola? Di mana laporannya?” tegas Andres.
Menurutnya, ketidakjelasan ini sangat rawan disalahgunakan karena tak ada sistem akuntabilitas yang terbuka dan tidak pernah dilakukan audit publik secara menyeluruh.
> “Kalau ini terus dibiarkan, KORPRI bukan lagi simbol profesionalisme ASN, tapi bisa berubah menjadi lembaga pungutan liar yang legal secara struktur, namun melanggar secara etika,” tambahnya.
Andres pun mendesak agar pengurus KORPRI Garut segera membuka laporan keuangan secara terbuka kepada seluruh anggota dan publik, serta meminta Inspektorat dan BPK melakukan audit khusus terhadap arus kas dan penggunaan dana tersebut.
“Keterbukaan itu mutlak. Jika KORPRI memang bersih dan profesional, tak ada alasan untuk takut membuka datanya ke publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi fisik gedung KORPRI yang terbengkalai, sebagai simbol dari lemahnya manajemen organisasi.
“Mau transparansi seperti apa? Gedungnya saja kosong, terbengkalai, seperti tidak ada penghuninya. Ini cermin dari ketidakhadiran lembaga di tengah anggotanya sendiri,” tutup Andres. (Red)
